Penduduk Miskin Naik, Chatib Basri Usul BLT Ditambah Jadi Rp 1 Juta per Keluarga

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sejak pandemi virus corona yang membuat perekonomian Indonesia anjlok, berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Pemerintah memberikan bantuan sosial hingga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar ekonomi masyarakat tak tertekan. Sejak April hingga Juni BLT yang diberikan Rp 600 ribu per rumah tangga. Lalu dikurangi pada Juni menjadi Rp 150 ribu.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, menyarankan pemerintah menambah besaran BLT yang diberikan ke masyarakat miskin menjadi Rp 1 juta per keluarga.

"Jangan Rp 600 ribu, tapi Rp 1 juta dikali 30 juta rumah tangga, itu Rp 180 triliun. Mau kasih 6 bulan, ambil anggarannya dari realokasi kementerian dan lembaga," kata dia dalam diskusi virtual Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7).

Selain bantuan diperbesar, Chatib juga menyarankan cakupannya diperluas. Sehingga tidak hanya untuk penduduk miskin, tapi masyarakat kelas menengah yang menjadi miskin di masa pandemi karena kehilangan pekerjaan selama berbulan-bulan.

Menurut Chatib, masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah perlu diberikan BLT cukup banyak karena mereka adalah penggerak ekonomi.

Berdasarkan laporan BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 dan naik 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Chatib Basri Foto: bekraf.go.id

Jika bantuan uang tunai ditambah, maka mereka akan langsung belanjakan uang tersebut untuk makan. Dengan begitu, perputaran ekonomi jalan karena ada daya beli konsumsi.

Sedangkan orang mampu saat diberikan bantuan justru uangnya akan ditabung, sebab mereka cukup punya privilege tinggal di rumah tanpa khawatir tidak bisa makan.

Selama masa pandemi ini, dia juga menekankan negara tidak perlu membangun infrastruktur. Untuk kontrak yang sudah ada, tidak perlu dibatalkan, hanya ditunda saja realisasinya.

Chatib mengaku situasi seperti ini tidak mudah. Kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara yang tidak bisa memberikan bantuan sosial dalam jumlah besar ke rakyatnya.

Tapi, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang merespons wabah ini dengan berbagai kebijakan. Chatib paham kebijakan kementerian dan lembaga harus memperhatikan banyak aspek, termasuk harus berjalan sesuai undang-undang yang ada.