Kumparan Logo

Penempatan Rp 200 T di Himbara Diperpanjang, Bank Mandiri: Perkuat Likuiditas

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro di Kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro di Kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan akan memperpanjang penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Langkah tersebut kemudian disambut baik oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengatakan perpanjangan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himbara dapat meredakan tensi dan persaingan untuk memperoleh likuiditas antarbank.

“Yang pertama, karena ini bisa meredakan tensi rebutan likuiditas, terutama rebutan likuiditas di bank-bank yang besar,” kata Andry dalam gelaran Silaturahmi Ramadan bersama media di Kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

Andry mengatakan jatuh temponya pinjaman SAL Rp 200 triliun oleh pemerintah terhadap bank Himbara pada 13 Maret lalu dinilai kurang pas. Dia melihat pada waktu jatuh tempo ini berdekatan dengan Imlek dan Hari Raya Idul Fitri.

“Kalau misalnya pas jatuh tempo kemarin, 13 Maret nanti, maksudnya udah ada sinyal-sinyal mau ditarik kan, tentu kurang pas waktunya. Karena di saat yang bersamaan imlek untuk likuiditas juga lagi tinggi, pas menuju lebaran dan lain sebagainya,” tuturnya.

video story embed

Menurut Andry, perpanjangan penempatan SAL ini juga bisa menghindari potensi gangguan pada ketersediaan dana bagi bank-bank yang mengandalkan likuiditas dalam menjalankan operasionalnya.

Ini juga akan memberikan ruang bagi bank untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, yang saat ini diperkirakan berada pada angka 9-11 persen.

“Kita memang masih sampai dengan sejauh ini proyeksi pertumbuhan kredit perbankan industri itu di high single digit sampai low double digit, artinya itu antara 9-11 persen. Itu pertumbuhan kreditnya proyeksi kita, ya. Yang kedua itu,” jelasnya.

Kemudian ketiga, saat tensi rebutan likuiditas turun, maka akan turut menurunkan tensi suku bunga. Dia menyebutkan meskipun suku bunga sudah mengalami penurunan, namun penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih relatif di bawah suku bunga acuan Bank Indonesia.

“Nah, ini yang kemudian harusnya bisa berdampak positif. Time lag-nya kan juga cukup panjang, nanti kan 6 bulan lagi sampai September. Saya rasa kemungkinan juga akan diperpanjang lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, Purbaya memastikan pemerintah akan memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan hingga September 2026.

Langkah ini bertujuan menjaga kecukupan likuiditas bank agar penyaluran kredit ke masyarakat dan pelaku usaha tetap berjalan lancar.

"Penempatan Rp 200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya dikutip dari Antaranews, Selasa (24/2).

Menurut dia, kebijakan tersebut nantinya akan ditinjau ulang pada September 2026 untuk melihat efektivitasnya terhadap kondisi pasar keuangan.

Ekonom Bank Mandiri Proyeksikan Kredit UMKM Tumbuh 4-5 Persen

Tim ekonom Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun ini berada di kisaran 4-5 persen.

Asmo ertumbuhan di level 4 persen saja sudah tergolong baik di tengah tantangan kinerja sektor-sektor penopang utama UMKM. Meskipun, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan diproyeksikan turun menjadi sekitar 17 persen dari sebelumnya 19 persen.

“Hitungan kita tuh yang pertumbuhan kredit UMKM di kisaran 4-5 persen. Jadi tumbuh di 4 persen udah bagus beneran. Dan rasionya sekarang itu turun ya, tadi industri itu, itu hanya kisarannya di 17 persen rasio total kredit UMKM terhadap total kredit, tadinya 19 persen,” kata Andry.

Ilustrasi Bank Mandiri. Foto: Dok. Bank Mandiri

Meski demikian, Andry menilai prospek kredit UMKM tetap terbuka, salah satunya dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai berpotensi membangun rantai nilai baru bagi UMKM dan mendorong permintaan kredit mikro maupun kredit konsumsi.

Dia juga menekankan pentingnya kejelasan off-taker bagi pelaku UMKM. Jika UMKM telah terintegrasi dalam suatu ekosistem bisnis dengan off-taker yang jelas, akses terhadap pembiayaan berbasis invoice (invoice-based loan) akan semakin mudah dan risiko kredit bagi perbankan menjadi lebih terukur.

Lebih lanjut Andry menjelaskan kinerja kredit UMKM sangat bergantung pada pertumbuhan tiga sektor utama yang menyumbang sekitar 75 persen dari total kredit UMKM.

Tiga sektor tersebut adalah perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 45 terhadap total kredit UMKM, kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 19,4 persen, dan sisanya industri pengolahan atau manufaktur.

“Kalau sektor-sektor tersebut belum tumbuh secara konsisten, misalnya pertanian rata-rata masih tumbuhnya di 2,4 persen, memang sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM lebih agresif lagi,” ujarnya.

Dalam tiga tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat masih tertinggal dengan rata-rata pertumbuhan 2,4 persen. Sementara itu, sektor perdagangan dan manufaktur masing-masing mampu tumbuh rata-rata 5 persen dan 4,8 persen.

Pada kesempatan yang sama, SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan pertumbuhan kredit UMKM Bank Mandiri pada Januari 2026 tercatat positif dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, portofolio micro banking juga mengalami kenaikan, menunjukkan strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif.

“Kalau di Bank Mandiri, sejauh ini NPL UMKM masih di bawah 2 persen, bahkan di bawah 1,5 persen. Jadi kita bisa manage, karena strategi pertumbuhan kita diarahkan kepada strategi untuk pemberdayaan UMKM yang merupakan turunan dari nasabah-nasabah korporasi,” tutur Bayu.

Dari total penyaluran kredit perseroan yang mencapai sekitar Rp 1.500 triliun, porsi micro banking baru sekitar Rp 100 triliun. Meski relatif kecil, segmen tersebut mencatat pertumbuhan yang cukup baik dalam lima tahun terakhir.

“Ini yang membuat kami semakin yakin bahwa peran kami untuk memberdayakan UMKM khususnya untuk naik kelas itu harus terus kita dorong,” ujar Bayu.