Penerbangan Haji Banyak Delay, Dirut Garuda Indonesia Minta Maaf

Jemaah calon haji menaiki pesawat yang membawa ke Tanah Suci di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (24/5/2023). Foto: Kemenag RI

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra memohon maaf atas banyaknya keterlambatan atau delay penerbangan Haji 2024/1445 H.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR hari ini, Rabu (3/7), Irfan mengakui seluruh keterlambatan tersebut merupakan kesalahan manajemen Garuda Indonesia.

Irfan menambahkan, pihak manajemen menanggung penuh dampak yang timbul akibat keterlambatan penerbangan baik itu keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji.

"Kita tidak mau menyampaikan alasan apa pun, memang delay itu faktanya delay, tapi walaupun ada delay kita ingin mengupayakan para jemaah tetap merasa nyaman," tuturnya.

Irfan mencatat untuk keberangkatan haji, terdapat 262 penerbangan dengan persentase on time atau tepat waktu 32 persen, delay 21 persen, dan advance atau lebih awal dari waktu yang ditentukan 47 persen.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Ada dua permasalahan saat keberangkatan haji, yaitu masalah percikan api dalam mesin dalam salah satu penerbangan embarkasi Makassar, dan keterlambatan pengiriman pesawat oleh lessor di embarkasi Solo.

"Penyebab utama lebih kepada aspek operasional sebesar 86 persen dan 14 persen disebabkan oleh aspek teknis itu purely terkait dengan kerusakan pesawat dan yang lain aspek operasional baik penumpang terlambat maupun ATC tidak memberikan izin terbang karena penuh dan sebagainya," jelas Irfan.

Selain keberangkatan yang delay, Irfan juga mengungkapkan ada keterlambatan saat kedatangan di Jeddah maupun Madinah, karena padatnya lalu lintas bandara saat musim haji.

Irfan melanjutkan, kondisi yang sama juga terjadi saat fase pemulangan haji yang akan berakhir pada 21 Juli 2024, yaitu persentase delay sebesar 29 persen, on time 44 persen, dan advance 28 persen.

Sebanyak 4 persen dari keterlambatan disebabkan aspek armada atau teknis, sementara 96 persen disebabkan aspek operasional dan layanan di Arab Saudi.

"Sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) kita dengan Kemenag, bila ada delay menjadi kewajiban kita untuk memastikan kenyamanan penumpang bisa kita tangani," pungkas Irfan.