news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Penerimaan Negara Seret, Sri Mulyani Masih Ogah Ajukan APBN Perubahan

21 Juni 2019 20:57 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
ADVERTISEMENT
Penerimaan negara hingga akhir Mei 2019 masih menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih lebih rendah dari tahun lalu.
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus memantau kondisi tersebut. Bahkan dirinya terus waspada untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya.
"Sampai Mei, defisit tidak mengikuti arah, agak sedikit meningkat. Ini lah yang kami harus lihat tanda-tanda ekonomi, apakah menguat atau ada tanda-tanda pelemahan," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (21/6).
Namun demikian, pihaknya juga masih optimistis defisit APBN masih sesuai target di tahun ini sebesar 1,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani pun belum mengambil keputusan untuk memperlebar defisit anggaran di tahun ini.
"Fiskal defisit bukan harga mati, dia dinamis. Sampai hari ini defisit masih kita upayakan sesuai UU APBN yaitu 1,84 persen, ini cukup suportif dukung pertumbuhan," katanya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi APBN 2019. Untuk saat ini hingga satu bulan ke depan, pihaknya masih optimistis realisasi APBN akan sesuai dengan asumsi makro 2019.
"Sampai saat ini kita yakini, sampai satu bulan ke depan, outlook 2019 dan posisi outlook ini dilihat lebih dalam, apakah ada perubahan signifikan atau tidak, apakah sampaikan APBN atau hal lainnya, ini butuh waktu, tidak saat ini diputuskan," ujarnya.
Lagi pula, kata Askolani, sejak saat ini hingga September mendatang, agenda pemerintah dengan DPR masih padat untuk membahas hal lainnya. Adapun dokumen APBN Perubahan pun belum masuk dalam daftar tersebut.
"Dalam beberapa bulan ke depan, paling enggak sampai September, ada beberapa dokumen yang disampaikan ke DPR, pemerintah sampaikan LKPP, RUU APBN 2020, substansinya cukup padat pertimbangannya," kata Askolani.
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Berdasarkan data Kemenkeu, hingga akhir Mei 2019 defisit APBN mencapai Rp 127,45 triliun atau 0,79 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit ini melebar dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 93,5 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB.
ADVERTISEMENT
Untuk penerimaan pajak dan bea cukai atau perpajakan hingga Mei 2019 sebesar Rp 569,3 triliun atau 31,9 persen terhadap target yang sebesar Rp 1.786,3 triliun dan tumbuh 5,7 persen dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 538,7 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 158,4 triliun, meningkat 8,61 persen dari periode yang sama dibandingkan tahun lalu atau year on year (yoy). Pertumbuhan ini melambat dibandingkan Mei 2018 yang tumbuh hingga 18,66 persen (yoy).
Sementara itu, belanja negara hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 855,9 triliun, tumbuh 34,8 persen dari target belanja dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun. Realisasi belanja bulan lalu naik 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
ADVERTISEMENT