Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Penerimaan Pajak Kuat, Sri Mulyani Diperkirakan Batal Tarik Utang Baru Rp 289 T
10 Juli 2023 18:19 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan hingga akhir tahun ini penarikan utang baru atau pembiayaan utang sebesar Rp 406,4 triliun. Angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp 696,3 triliun.
ADVERTISEMENT
Sehingga, penarikan utang baru bisa berkurang Rp 289,9 triliun dari target tahun ini atau turun 41,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Menkeu mengatakan, penurunan pembiayaan utang ini lantaran pendapatan negara yang semakin kuat, utamanya dari penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 1.818,2 triliun atau lebih Rp 100,2 triliun dari target APBN 2023 Rp 1.718 triliun.
Sehingga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2023 yang bisa ditekan menjadi Rp 486,4 triliun atau 2,28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sampai dengan akhir tahun, dengan penerimaan yang masih cukup kuat dan belanja yang tadi terpenuhi semuanya, kami memperkirakan pembiayaan akhir tahun bisa diturunkan 41,6 persen atau dalam hal ini realisasi untuk pembiayaan utang akan lebih rendah Rp 289,9 Triliun tahun ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia di DPR RI, Senin (10/7).
ADVERTISEMENT
Sri Mulyani mengatakan ini merupakan penurunan yang baik di tengah tren harga dan suku bunga yang melonjak tinggi di berbagai negara.
"Strategi positioning dengan menurunkan pembiayaan utang dan penurunan issuance utang menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif aman dan cukup stabil kuat," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja pemerintah di semester I 2023 lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 891,6 triliun. Anggaran ini terdiri belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 417,2 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 474,4 triliun.