Kumparan Logo

Penerimaan Pajak Lesu, Pendapatan Negara hingga Mei 2024 Terkontraksi 7,1 Persen

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Komwas (Komisi Pengawas) SKK Migas dengan Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif.
 Foto: Dok. Instagram@smindrawati
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Komwas (Komisi Pengawas) SKK Migas dengan Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif. Foto: Dok. Instagram@smindrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit sebesar Rp 21,8 triliun atau 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Mei 2024.

Overall balance (APBN) kita sudah mengalami defisit Rp 21,8 triliun atau 0,1 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat DJP, Senin (24/6).

Sri Mulyani memastikan defisit APBN hingga akhir Mei tersebut masih sesuai dengan rencana pemerintah dalam Undang-undang APBN 2024.

“Ini masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 adalah di desain dengan defisit 2,29 persen,” katanya.

Bendahara negara tersebut menjelaskan defisit APBN disebabkan oleh kinerja pendapatan negara yang terkontraksi sebesar 7,1 persen. Sementara belanja negara terus meningkat sebesar 14 persen.

Hingga 31 Mei 2024 realisasi pendapatan negara tercatat Rp 1.123,5 triliun atau baru 40 persen terhadap target APBN. Realisasi tersebut lebih rendah atau terkoreksi 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang realisasinya mencapai Rp 1.209 triliun.

Kinerja APBN hingga Mei 2024. Foto: Youtube/ @Kemenkeu RI

Kontraksi paling dalam terjadi di penerimaan pajak, di mana hingga 31 Mei 2024 realisasinya baru Rp 760,4 triliun atau 34 persen dari target APBN. Angka itu terkontraksi 8,4 persen dibandingkan realisasi pada 31 Mei 2023 yang jumlahnya sudah Rp 830,5 triliun.

Sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai Rp 109,1 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun lalu 118,4 triliun dan dari PNBP senilai Rp 251,4 triliun atau lebih rendah 3,3 persen dari tahun lalu Rp 260 triliun.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara terkontraksi karena tingginya ketidakpastian ekonomi global. Antara lain, perubahan harga minyak global, yield, hingga nilai tukar rupiah yang kemudian mempengaruhi kinerja perusahaan.

“Terutama perusahaan dengan harga komoditas, perusahaan mining CPO mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahan untuk 2023 yang dilaporkan pada April lalu,” katanya.

instagram embed