Pengamat Sebut Rencana Pemerintah Tambah Saham di Freeport bukan Hal Mendesak

Suasana tambang terbuka (open pit) Grasberg Freeport Indonesia di Papua Tengah. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan menjadi hal yang mendesak. Alasannya, pemerintah saat ini sudah memiliki saham mayoritas yakni sebesar 51 persen saham PTFI.

Kedua, Herry mengatakan BUMN di bawah MIND ID yang menjadi induk di sektor pertambangan juga sudah bermain di sektor pertambangan emas seperti PT Antam Tbk.

"Dananya kalau ada, lebih baik digunakan untuk ekspansi BUMN yang ada, bukan untuk beli lagi saham Freeport," kata Herry kepada kumparan, Selasa (2/5).

Alasan ketiga, dia memandang saat ini pemerintah sedang gencar mendorong kebijakan hilirisasi. Investasi di sektor ini, terutama BUMN yang beroperasi di sektor pertambangan, menurutnya menjadi sangat penting sehingga perlu modal yang besar.

Ditambah, saat ini pemerintah sedang punya hajat besar, yakni mendorong ekosistem ramah lingkungan dalam rangka menuju net zero emission di 2060.

"Konsentrasi investasi sektor-sektor pertambangan di wilayah ini jauh lebih penting ketimbang belanja saham Freeport," pungkas dia.

Pemerintah Bakal Tambah 10 Persen Saham Freeport

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengumumkan pemerintah akan memperpanjang izin PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan menambah saham kepemilikan pemerintah sebesar 10 persen.

“Pemerintah memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham. Pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I tahun 2023 di Gedung BKPM, Jumat (28/4).

Bahlil mengungkapkan, nilai valuasi Freeport saat ini mencapai USD 20 miliar. Ia memprediksi Freeport akan menghasilkan lebih banyak keuntungan di tahun 2024 karena menghasilkan dividen per tahun senilai USD 1,3-1,4 miliar.

“10 persen (saham) itu harus biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang. Kalau bisa gratis lebih bagus gratis, tapi harus dengan biaya yang murah,” katanya.

Bahlil menghitung dengan kepemilikan saham pemerintah di Freeport sebesar 51 persen, Indonesia akan untung sekitar USD 10 miliar atau sekitar Rp 146 triliun (kurs Rp 14.674 per dolar AS).

"Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport tidak mau tambah (kepemilikan saham pemerintah), saya siap dievaluasi jadi menteri," pungkas Bahlil.