Pengawas Danantara Dinilai Perlu Profesional dan Kompeten Urus Investasi

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. Foto: Muhammad Heriyanto/Antara

Rencana Presiden Prabowo Subianto melibatkan para presiden terdahulu dan ormas keagamaan untuk mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memicu tanda tanya besar soal profesionalitas.

Direktur Eksekutif BUMN Institute, Achmad Yunus, menilai pemerintah perlu profesional dalam menentukan struktur pengurus BPI Danantara agar pengelolaan aset dan investasi BUMN lebih optimal sesuai harapan.

"Tentu dasarnya adalah kompetensi dan mereka yang bisa menerjemahkan visi besar pemerintah dalam pendirian Danantara," katanya kepada kumparan, Minggu (16/2).

Sementara itu, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI, Toto Pranoto, juga berpendapat pengawas BPI Danantara dengan aset ribuan triliun tentu harus punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

"Sisi kapasitas tentu terkait dengan seberapa jauh yang bersangkutan memiliki skill manajerial dan knowledge tentang pengawasan kepada BPI Danantara," jelasnya.

Sementara dari sisi kapabilitas, lanjut Toto, berkaitan dengan kemampuan individu pengawas dalam strategi dan eksekusi yang efektif terhadap pengawasan BPI Danantara.

"Nah dengan kriteria semacam ini kita bisa check apakah penunjukan tokoh nasional atau tokoh keagamaan akan cocok atau tidak sebagai pengawas di BPI Danantara," ujar Toto.

Toto mencontohkan Temasek, superholding BUMN milik Singapura, merekrut para mantan direktur utama perusahaan multinasional sebagai pengawas dan penasihat direksi Temasek.

"Seperti former CEO Royal Dutch Shell atau former CEO Volvo sebagai penasihat dewan direksi Temasek," ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Toto, fungsi komite audit dan komite manajemen risiko yang profesional tersebut bisa dioptimalkan untuk membantu kerja dewan pengawas BPI Danantara.

Sebelumnya, Prabowo ingin melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengawasi BPI Danantara. Rencananya, Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

"Saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini. Tanggal 24 Februari kita akan luncurkan Danantara," ungkap Prabowo di acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Centre (SICC), Sabtu (15/2).

Selain peran mantan presiden, Prabowo juga meminta peran beberapa Organisasi Keagamaan untuk turut berperan dalam fungsi pengawasan. Hal ini karena nantinya badan tersebut memiliki asset under management (AUM) yang mencapai Rp 300 triliun.

“Saya juga berpikir, kalau perlu, pimpinan NU, Muhammadiyah, mungkin dari KWI ikut juga membantu mengawasi," ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, pendanaan awal Danantara di tahun ini akan mencapai USD 20 miliar. Nantinya, Danantara akan menginvestasikan Sumber Daya Alam (SDA) dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.