Pengembang Properti Ngadu ke Menteri Ara, Investasi Mandek Capai Rp 34,7 T
4 Desember 2025 14:11 WIB
·
waktu baca 3 menit
Pengembang Properti Ngadu ke Menteri Ara, Investasi Mandek Capai Rp 34,7 T
Ketua Umum REI melaporkan 314 proyek properti senilai Rp 34,7 triliun mandek akibat masalah tumpang tindih perizinan.kumparanBISNIS
PerbesarADVERTISEMENT
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, melaporkan langsung kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal ratusan proyek properti anggota REI saat ini mandek akibat tumpang tindih perizinan.
ADVERTISEMENT
"Kami sampaikan kepada Pak Menteri, kita laporkan terkait tumpang tindih perizinan, terkait adanya beberapa kementerian itu maka ada 314 proyek dari anggota real estate terkendala. Seluas lahan 6.178 hektare terkendala dan nilai investasinya adalah Rp 34,7 triliun ini belum ditangani," ujar Joko dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2025 di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (4/12).
Di hadapan Menteri Ara pula, Joko menyinggung persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kerap menjadi hambatan pengembang maupun konsumen. Dia mengakui REI belum maksimal memenuhi permintaan data yang dibutuhkan pemerintah untuk mempercepat perbaikan sistem tersebut.
"Kondisi yang terakhir yang kita sampaikan Pak Menteri adalah mengenai SLIK. Pak Menteri sudah ambil posisi jauh di depan mendorong SLIK dihapus dan kita agak malu sebenarnya ketika kita berteriak mengenai SLIK dan seterusnya ternyata ketika ditanya balik sama Pak Menteri, kita susah, kita sedikit mau respons," kata Joko.
ADVERTISEMENT
Joko melanjutkan REI baru menyerahkan data 6.260 calon konsumen, padahal sudah empat kali bertemu Kementerian PKP dan OJK untuk membahas persoalan ini.
"Harapan kami tolong SLIK yang bermasalah diadministrasikan dan nantinya bisa dikirimkan kepada DPP Real Estate Indonesia," katanya.
Perizinan Tersebar di 9 Kementerian
Joko menjelaskan akar persoalan lambatnya pengembangan properti adalah perizinan yang tersebar di banyak instansi.
Setidaknya sembilan kementerian terlibat dalam proses perizinan, mulai dari PKP, ATR/BPN, Kementerian Keuangan, PU, Investasi/BKPM, Lingkungan Hidup, Pertanian, Dalam Negeri, hingga Perhubungan. Di luar itu masih ada lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang mesti diurus.
"Bayangkan saat ini perizinan maka ada di 9 kementerian itu belum termasuk lembaga keuangan, belum termasuk lembaga pembiayaan," kata ia.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatannya, Joko pun melaporkan kinerja anggotanya dalam pemanfaatan fasilitas pembiayaan pemerintah.
Per hari ini, ada 401 anggota REI yang telah mengajukan KUR, dengan 49 proyek sudah akad senilai Rp 240 miliar.
Total nilai yang sedang diproses bank mencapai Rp 1,82 triliun, dan menurut data Kemenko Perekonomian, 53 persen realisasi KUR di sektor properti berasal dari anggota REI.
"Sepanjang 2025 sampai akhir bulan lalu serapan anggota REI itu adalah sebesar 95.641 atau setara hampir 42 persen. Insyaallah serapan kita masih di angka 46 persen secara nasional untuk FLPP," kata Joko.
Tak Anti Kritik
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, anggota REI secara terbuka mengevaluasi kinerjanya.
ADVERTISEMENT
Ara mengatakan dirinya ingin mengetahui secara jelas aspek apa saja yang perlu dibenahi oleh kementeriannya, terutama terkait pembiayaan, lahan, hingga program KUR dan rumah subsidi.
"Tolong dievaluasi secara tuntas apa yang perlu dikerjakan," ujar Ara dalam pertemuan dengan REI, di Ancol, Kamis (4/12).
"Saya Menteri ini dievaluasi oleh rakyat, REI itu rakyat," sambung dia.
Ara mengeklaim pengalamannya bertahun-tahun berorganisasi membuatnya terbiasa dievaluasi, sehingga ia ingin mendengar langsung catatan dari para pengembang. Menurutnya, pemerintah harus membuka diri terhadap masukan agar kebijakan bisa diperbaiki.
"Kami tidak anti kritik, pemerintah harus mendengarkan masukan," katanya.
Menurut Ara, pemerintah harus mendukung pengembangan perumahan, tetapi di saat yang sama tetap menjaga prioritas program lain Presiden Prabowo.
ADVERTISEMENT
"Kita ini negara pasti mendukung perumahan, tapi juga mendukung ketahanan pangan. Bagaimana semua berjalan dengan baik. Ketahanan pangan harus ya, benar-benar diutamakan," tuturnya.
