Penggunaan Air Tanah Kini Harus Dapat Izin Kementerian ESDM

Warga mengambil air dari sumur peninggalan Belamda di Kota Lama Semarang. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Pemerintah kini memperketat perizinan penggunaan air tanah, baik bagi masyarakat umum, instansi pemerintah, maupun lembaga sosial, harus melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Aturan itu tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 291.K/GL.01/MEM.G/2023 yang berlaku mulai 14 September 2023.

"Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada cekungan air tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," tulis Kepmen tersebut, dikutip kumparan Sabtu (28/10).

Dalam pertimbangannya, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan air tanah, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah untuk kebutuhan bukan usaha.

Dengan demikian, diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah.

Warga menunjukkan sumur yang digunakan untuk pam dusun untuk mengatasi kekeringan dengan ngeleb (membasahi daratan) di sekitar sumur dengan air dari Kali Progo, Selasa (3/10/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Dalam lampiran beleid tersebut tercantum permohonan persetujuan penggunaan air tanah bisa diajukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum, atau lembaga sosial.

Adapun penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah dilaksanakan oleh Kepala Badan Geologi berdasarkan standar untuk permohonan debit penggunaan air tanah kurang dari atau sama dengan 2 liter per detik dari 1 sumur bor/gali dan untuk permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah.

Syarat Perizinan Penggunaan Air Tanah

Permohonan persetujuan penggunaan air tanah ini dilakukan untuk beberapa kegiatan. Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan penggunaan air tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga atau kelompok.

Kemudian, pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Lalu kegiatan wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah.

Penggunaan air tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya. Bantuan sumur bor/gali untuk penggunaan air tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan. Terakhir, penggunaan air tanah untuk instansi pemerintah.