Pengumuman! Perusahaan yang Buka Lowongan Kerja Wajib Lapor ke Kemnaker

2 Oktober 2023 8:04 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah pencari kerja mencari informasi lowongan kerja saat Bursa Kerja ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/12/2022). Foto: Didik Suhartono/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah pencari kerja mencari informasi lowongan kerja saat Bursa Kerja ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/12/2022). Foto: Didik Suhartono/Antara Foto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Beleid ini mengatur mengenai perusahaan yang membuka lowongan kerja wajib melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
ADVERTISEMENT
Perpres tersebut mencabut Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini.
Dalam poin 1 Pasal 1 aturan tersebut, dijelaskan jika penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
"Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain," demikian poin 2 pasal 1.
Adapun berdasarkan Pasal 4 poin 2, pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
Antrean pencari kerja yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Thamrin City, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan," demikian bunyi poin 3 pasal 4.
ADVERTISEMENT
Sementara dalam poin 1 Pasal 5, pelaporan lowongan pekerjaan tersebut harus mencantumkan beberapa hal, yakni identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan.
Selain itu, dalam pasal yang sama pemberi kerja juga harus mencantumkan informasi syarat bagi pelamar kerja, yakni usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah atau gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait jabatan yang diperlukan.
"Memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan," demikian bunyi poin h pasal 13 beleid tersebut.
Berikut salinan Perpresnya: