Pengusaha Dorong Pemerintah Fokus Entaskan Pengangguran dan Kemiskinan

Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia Muhammad Edhie Purnawan (kanan) berbincang dengan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (tengah) dan Ketua Umum BPP Hipka & Anggota DPR RI Komisi XI (kedua kiri) di Economic Outlook 2023. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Umum Pengusaha KAHMI (HIPKA), Kamrussamad, meminta pemerintah fokus mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Ia menilai kebijakan ekonomi di 2022 sudah tepat sasaran.

Namun, Kamrussamad mencatat angka pengangguran dan kemiskinan belum mengalami penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

“Angka pengangguran dan kemiskinan, kita semua mengetahui bahwa belum mengalami signifikansi penurunan dalam lima tahun, walaupun pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik,” kata Kamsurassamad pada forum Economic Outlook 2023 HIPKA di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Senin, (9/1).

Kamrussamad mengatakan terbukanya lapangan kerja baru dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan ke depannya. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023 sebagai salah satu pendorong ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Kamrussamad berharap anggota HIPKA dapat menjadi wadah bagi para pengusaha untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

“Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, sehingga memberikan impact kepada penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Kamrussamad.

Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia Muhammad Edhie Purnawan (kanan), Kepala Eksekutif Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (tengah) dan Ketua Umum BPP Hipka & Anggota DPR RI Komisi XI (kiri) di Economic Outlook 2023. Foto: Dok. Istimewa

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan pihaknya telah membentuk 482 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai wilayah di Indonesia. Ia merasa tim itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Friderica memastikan OJK akan terus meningkatkan literasi, edukasi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat di tengah maraknya investasi dan pinjaman ilegal.

“Pencegahan dan mitigasi atas Investasi Ilegal menjadi perhatian OJK sebagai bentuk nyata perlindungan konsumen. Rencana strategis pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen 2023 siap diimplementasikan OJK,” ujar Friderica.

Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Edhie Purnawan, menganggap 2023 menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Ia melihat tahun ini penuh peluang untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, Edhie optimistis UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akan membawa arus positif dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 akan mencapai 5,3 persen.

“Sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7 persen hingga 5,1 persen dari berbagai lembaga internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2 persen hingga 2,7 persen,” ujar Edhie.