Pengusaha Minta Presiden Pengganti Jokowi Lanjutkan Program Indonesia Emas 2045

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital Kadin Indonesia Pandu Patria Sjahrir usai peluncuran GoPay Tabungan by Jago, Rabu (18/8/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Pengusaha menginginkan capres dan cawapres yang terpilih pada Pilpres 2024 mau melanjutkan Program Indonesia Emas 2045. Salah satu aspek yang didorong dalam program tersebut adalah sektor ekonomi.

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital Kadin Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan presiden pengganti Jokowi harus memprioritaskan SDM dari sisi pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup.

“Kami dari Kadin netral. Tapi siapa pun yang jadi penerus, program ekonomi harus jalan terus apalagi program (Indonesia) Emas 2045 apalagi untuk 5 tahun ke depan,” kata Pandu saat ditemui di Plaza Senayan, Rabu (18/10).

Pandu juga membantah cawapres harus berasal dari pengusaha atau pelaku bisnis. Pengusaha menginginkan pemimpin Indonesia harus adil dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara.

“Bukan gitu tapi pro kelanjutan ekonomi Indonesia, Indonesia emas 2045. Tapi juga harus adil. Jangan ada perbedaan, equal access, kesempatan buat setiap warga negara,” katanya.

Wakil Direktur PT Tbs Energi Utama Tbk (TOBA) itu menuturkan Indonesia juga memerlukan jaringan 5G serta pembuatan data center. Sehingga muncul pusat data informasi di Tanah Air.

“Ketiga perlu ada peraturan baik keberpihakan kepada pengusaha lokal, Ini penting karena ekosistem kita sudah dibuat ini 10 tahun. Seperti GoPay ini udah luar biasa, tapi harus ada keberpihakan,” imbuh Pandu.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengaku siapa pun capres atau cawapres yang maju dalam bursa Pilpres 2024, yang penting punya kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sebab, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di 2045.

"Semua punya pilihan masing-masing. Tapi pemimpin masa depan ini sangat-sangat penting karena Indonesia hanya punya waktu 10 tahun untuk keluar dari bonus demografi, menjadi aging population. Kita perlu pemimpin yang support juga untuk penciptaan lapangan usaha di Indonesia," ujar Shinta saat ditemui di Trade Expo Indonesia (TEI), BSD, Tangerang, Rabu (18/10).

Kadin Terbitkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 Agar RI Keluar Middle Income Trap

Kadin Indonesia telah menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Jokowi. Peta tersebut sebagai panduan melengkapi kerangka kebijakan pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan sejahtera.

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan, Peta Jalan Indonesia Emas 2045 adalah hasil kolaborasi Kadin Indonesia yang melibatkan banyak sektor dalam memberikan panduan memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Peta jalan ini memuat sejumlah strategi dan inisiatif sesuai dengan arahan Presiden yang menitikberatkan pada empat aspek prioritas.

"Target besar kita agar keluar dari middle income trap. Pak Presiden bilang sangat penting, waktunya sangat sempit 10-15 tahun ke depan," ujar Arsjad dalam konferensi pers di Hutan Kota Plataran Jakarta, Minggu (24/9).

Empat aspek prioritas dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045 antara lain, pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan. Kedua, aspek kesejahteraan yang tidak hanya menyangkut produk domestik bruto (PDB) tetapi masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dilengkapi kehidupan yang layak.

Pilar ketiga, aspek inklusivitas atau pemberdayaan populasi rentan, mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar. Keempat, aspek keberlanjutan yaitu mencapai target pertumbuhan dengan memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan.

“Peta Jalan Indonesia Emas 2045 disusun secara inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai komponen bangsa, mulai dari asosiasi industri, serikat buruh, pelaku usaha, akademisi, organisasi keagamaan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO),” ujar Arsjad.