Pengusaha Ritel Tolak PPN 12 Persen di 2025: Pemerintah Jangan Palak

Pedagang memasarkan mobil bekas di salah satu mal di kawasan Blok M, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut akan ikut terimbas dari naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025.

"Ya pasti kita ikut terdampak, ketika PPN naik 1 persen nanti harga produk-produk di ritel (makanan, baju)," ujar Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, kepada kumparan, Jumat (15/11).

Roy mengatakan, ketika PPN naik 1 persen di awal tahun 2025, maka produk-produk di industri ritel akan naik 5-10 persen, akibat ada dampak naiknya biaya transportasi, logistik, dan distribusi.

"Kita di industri ritel pasti naik juga 5-10 persen, kan ada dampak biaya transportasi, logistik, sama distribusi, semua itu akan berubah. Ketika harga naik dan berubah, itu kembali menurunkan daya beli masyarakat," terangnya.

Ketua APRINDO, Roy Mandey Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Buntut ihwal PPN 12 persen, Aprindo mengungkapkan keberatannya dan menolak kenaikan PPN 12 persen. Pasalnya, konsumsi rumah tangga, industri ritel di Pulau Jawa sedang dalam posisi minus.

"Kita melihat konsumsi sekarang sedang melemah, konsumsi rumah tangga itu kita produktivitas rata-rata industri ritel di Pulau Jawa itu kita dalam posisi minus pertumbuhannya, kita positif cuma di luar Pulau Jawa," ungkap Roy.

Menyikapi naiknya PPN 12 persen, Asprindo akan bekerja sama dengan produsen untuk mengecilkan kuantitas produknya. Misal, produk tersebut nilainya 100 gram, maka bakal diturunkan 50 gram agar lebih terjangkau.

"Strategi kita, misalkan produk itu nilainya 100 gram, kita turunkan 50 gram supaya lebih terjangkau. Misalnya juga kemasan, kemasan barang apa pun, 1 kilogram kita turunkan jadi 500 gram itu supaya turunkan itu," tutur Roy.