Pengusaha Sawit Keberatan Kebijakan Devisa Ekspor 100 Persen Ditahan Setahun

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Kebijakan pemerintah yang menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) hingga 100 persen selama satu tahun dinilai dapat membebani petani kelapa sawit.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan tambahan biaya akibat kebijakan tersebut berpotensi membebani pelaku usaha dan berdampak pada petani.

Sebab ketika devisa hasil ekspor ditahan pemerintah, pengusaha kesulitan untuk 'memutar' uang untuk membeli kelapa sawit dari petani. Artinya, pengusaha keberatan dengan potensi adanya biaya tamabahan.

"Tidak mungkin si pengusaha ekspor dirinya akan dibebankan semua ke dirinya kan? Tidak mungkin. Ujung-ujungnya akan multiply efek-nya sampai ke dulu. Nah, itu yang pasti menjadi perhatian," kata Eddy kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan, perusahaan kelapa sawit memerlukan modal kerja yang besar untuk membeli TBS dari petani. Pembayaran kepada petani seringkali dilakukan dalam waktu singkat, mulai dari sehari hingga tiga hari.

Kebijakan penahanan DHE ini, menurut Eddy, bisa mengurangi ketersediaan modal kerja yang akhirnya mempengaruhi aktivitas pembelian TBS.

Ilustrasi perkebunan sawit. Foto: Shutterstock

Selain itu, selisih bunga akibat penggunaan dana DHE sebagai garansi deposito juga menambah beban perusahaan. Eddy menyebutkan, perhitungan bunga tersebut dapat meningkatkan biaya hingga 1,5 persen. Biaya tambahan ini pada akhirnya akan ditransfer ke rantai pasok, termasuk harga TBS.

Dengan potensi tekanan pada harga TBS, Eddy mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada eksportir besar. Tetapi juga eksportir kecil yang memiliki keterbatasan modal kerja

"Bisa jadi kalau mereka tidak mampu, berhenti. Ini kan semuanya akhirnya berujung pada masalah tenaga kerja lagi. Bisa tutupkan mereka. Itu yang harus jadi perhatian," tegas Eddy.

Dia berharap, pemerintah memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme kebijakan ini agar dampaknya terhadap industri dan petani dapat diminimalkan.

"Makanya harus jelas dulu. Yang dimaksud dengan ditahan setahun itu apa? Instrumen apa yang akan diberikan? Kalau kita misalnya mau dikasih apa instrumen pajak, pemerintah juga sekarang butuh uang untuk program-program pemerintah barukan cukup banyak," katanya.