Pengusaha Sebut Keputusan MK Beri Kepastian Investasi dan Dunia Usaha

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024 membawa angin segar terhadap investasi dan dunia usaha RI. Hal itu diungkapkan oleh Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani.

Ajib menilai terdapat dua hal yang yang menjadi pertimbangan keputusan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) ekonomi. Pertama, keputusan MK cenderung diterima sebagian masyarakat dan relatif tidak menimbulkan gejolak politik maupun sosial.

"Stabilitas seperti inilah yang memberikan dampak positif karena tingkat risiko menjadi kecil. Sehingga sisi kepastian investasi dan ekonomi menjadi lebih terukur," kata Ajib kepada kumparan, Selasa (23/4).

Kedua, faktor imbal hasil atau tingkat keuntungan. Dalam konteks ini, ekonomi Indonesia menawarkan potensi yang berlimpah mulai dari sumber daya alam, komoditas unggulan, hingga local domestic demand yang mencapai 280 juta penduduk.

Di sisi lain, ia mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, peningkatan nilai tambah, manufacturing dan investasi masih mempunyai porsi dan potensi yang besar untuk memperbesar dalam rasio PDB ini.

"Ketika kepastian dan tingkat imbal hasil bisa optimal, perekonomian akan tereskalasi lebih maksimal," ungkapnya.

"Jadi, keputusan MK ini menjadi angin segar bagi perekonomian nasional," kata Ajib.

Ajib melanjutkan, secara paralel, kondisi geopolitik dan kebijakan ekonomi global sedang tidak mendukung. Konflik antara Iran-Israel yang terus memanas, tidak bisa diprediksikan kapan bisa mereda.

Kebijakan moneter global yang dipicu tingginya tingkat suku bunga acuan The Fed juga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Apindo berharap, kondisi positif nasional ini memberikan multiplier effect lebih kuat dibandingkan kontradiksi global yang sedang terjadi. Sebab, indikator ekonomi makro yang menjadi alat ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam pertumbuhan ekonomi.

Prabowo dan Gibran hadiri buka puasa bersama Partai Golkar. Foto: Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO

Meski begitu, Apindo menyoroti turunnya tren pertumbuhan ekonomi RI. Sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi secara agregat mencapai 5,31 persen, sedangkan tahun 2023 menurun menjadi 5,05 persen.

Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 sebesar 5,2 persen tentunya membutuhkan dukungan stabilitas politik dan sosial yang menjadi prasyarat mendasar investasi dan keyakinan pasar.

"Apalagi kemudian kalau kita mencermati dan mengkritisi program-program ke depan, yang diusung oleh pasangan Prabowo dan Gibran yang tertuang dalam Asta Cita, termasuk di dalamnya terus mendorong hilirisasi, tentu ini membutuhkan arus investasi yang besar,” ujarnya.

Ajib juga menyoroti program lainnya tentang peningkatan lapangan kerja, ini tentunya membutuhkan kualitas investasi yang lebih mampu menyerap tenaga kerja. Karena data selama 4 (empat) terakhir, dari 2019 sampai 2023 investasi selalu mencapai target, tetapi penyerapan tenaga kerja tidak mencapai target.

Oleh sebab itu, Ajib meyakini bahwa keputusan MK ini juga menjadi variabel pendorong arus investasi yang besar dan berkualitas.

“Dengan mencermati beberapa indikator ekonomi tersebut, secara umum keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan insentif positif terhadap penguatan ekonomi nasional,” ujarnya.