Pengusaha Transportasi Kena Prank Kebijakan Mudik Pemerintah

26 Maret 2021 14:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
com-Sebanyak 189 bus membawa 1.200 pemudik pada Mudik Gratis Sido Muncul 2019. Foto: Taufik Nur Shidiq/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
com-Sebanyak 189 bus membawa 1.200 pemudik pada Mudik Gratis Sido Muncul 2019. Foto: Taufik Nur Shidiq/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pengusaha transportasi kini gigit jari karena pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun ini. Para pengusaha transportasi seolah baru saja mendapat prank dari pemerintah lantaran beberapa waktu lalu sudah sempat muncul wacana kalau mudik tahun ini diperbolehkan.
ADVERTISEMENT
Wacana tersebut awalnya mencuat dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (16/3) lalu. Budi menegaskan pihaknya tidak melarang mudik dan berharap kegiatan tersebut bisa berjalan baik dengan mengikuti protokol kesehatan.
“Pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Satgas mekanisme mudik diatur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing yang akan bepergian,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi dalam rapat dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3).
“Prokes akan dikawal ketat dan menjamin transportasi darat, laut, udara, dan meningkatkan ketertiban,” sambungnya.
Sayangnya, semua harapan tersebut kini kembali sirna. Pemerintah telah memutuskan mudik Lebaran tahun 2021 dilarang di tengah pandemi corona. Kebijakan itu diputuskan oleh sejumlah kementerian terkait setelah adanya rapat koordinasi siang ini, Jumat (26/3).
ADVERTISEMENT
“Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3).
Rapat tingkat menteri soal larangan mudik lebaran. Foto: Dok: Kemenko PMK
Terkait perubahan kebijakan pemerintah soal mudik Lebaran 2021 ini, kalangan pengusaha bus mempertanyakan komunikasi dan koordinasi antar-kementerian. Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, menilai pemerintah tak mempertimbangkan dampak gonta-ganti kebijakan itu terhadap kondisi psikologi pelaku industri dan para pekerja sektor transportasi.
"Dampak psikologis terhadap insan transportasi khususnya yang harus pemerintah pertimbangkan," kata Kurnia kepada kumparan, Jumat (26/3).
Dia pun cenderung enggan mengomentari dampak kebijakan pelarangan mudik, terhadap kondisi usaha transportasi bus. "Kita tidak bijak membahas kerugaian secara angka, jelas kalau kami tidak beroperasi berarti (penghasilan) nol," tandasnya.
Sebelumnya, pernyataan Budi Karya yang menyebut tak ada larangan mudik Lebaran 2021, juga langsung direspons semringah oleh pengusaha sektor transportasi. Apalagi, industri transportasi biasanya akan mendulang cuan saat peak season tiba, seperti masa libur Lebaran.
ADVERTISEMENT
Ketua Organda DIY, Hantoro, sempat menyambut baik kebijakan pemerintah tak melarang mudik lebaran 2021. Bahkan, Hantoro menganggap keputusan pemerintah tersebut sebagai hadiah setelah setahun usahanya dihantam pandemi.
“Kami ini menganggap sebagai hadiah ulang tahun kami karena kami satu tahun ini tidak bisa bekerja,” kata Hantoro dihubungi wartawan, Rabu (17/3) lalu.
***
Saksikan video menarik di bawah ini.