Pengusaha Yakin Sektor Manufaktur Masih Tumbuh di Tengah Pergantian Presiden
PerbesarKetua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam Indonesia (Gamma) Dadang Asikin, optimistis industri manufaktur Tanah Air masih tetap akan tumbuh sesuai target yang dibidik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar 5,8 persen tahun ini.
Meskipun investasi di sektor ini pada kuartal I 2024 terpantau menurun. Bahkan, menurutnya, meskipun berat, namun pergantian kepemimpinan Indonesia tahun ini tidak akan berdampak banyak pada kinerja manufaktur.
“Target 5,8 (persen) masih possible dicapai, walaupun cukup berat mengingat pergantian kabinet di bulan Oktober, which is hanya 2 bulan akhir tahun 2024,” kata Dadang kepada kumparan pada Minggu (5/5).
Salah satu pendorongnya adalah masuknya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurutnya akan mengerek minat investor untuk menggelontorkan modal di Tanah Air.
“Infrastruktur dan utilitas yang disediakan pemerintah melalui PSN dengan Dana APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) menjadi dasar yang menarik bagi investor. Salah satu contoh Perpres (Peraturan Presiden) 79 tahun 2019 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Perpres 106 tentang KIT Batang, ini hanya salah satunya,” jelasnya.
Kementerian Investasi/BKPM merilis, investasi manufaktur pada kuartal I 2024 mencapai Rp 161,1 triliun, melanjutkan tren penurunan dari realisasi kuartal III 2023 sebesar Rp 163,7 triliun, dan kuartal IV 2023 di Rp 162,3 triliun.
Adapun mengenai turunnya investasi manufaktur di kuartal I ini, Dadang memandang hal ini sebagai penundaan sesaat para investor.
Penundaan ini menurutnya menjadi strategi investor dalam mempertimbangkan waktu yang tepat untuk merealisasikan investasi.
“Saya melihat ada penurunan di investasi kuartal I 2024 yang mengalami kontraksi, itu semoga hanya penundaan sesaat dari para Investor karena Indonesia sedang mengadakan hajatan politik,” tutur Dadang.
Selain itu, penundaan gelontoran modal ini juga berkaitan erat dengan memanasnya hubungan Iran dan Israel, yang berdampak pada terkereknya harga komoditas dunia.
Di sisi lain, Dadang juga melihat pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya menyediakan aturan yang mendukung iklim usaha di Tanah Air. Dadang menyoroti langkah pemerintah yang mengubah-ubah aturan atas dasar reaksi publik.
“Perbaikan Peraturan dan perundang undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah seyogyanya jangan bersifat reaksi sesaat yang terkesan tidak komprehensif dalam memutuskan, diperlukan kajian yang menyeluruh terhadap semua ekosistem yang akan terpengaruh kebijakan (tersebut),” jelas Dadang.
Salah satu yang terdampak aturan yang baru saja diketok saat ini adalah industri permesinan yang digelutinya. Dadang bilang, industri permesinan sebagai produsen barang modal masih mengalami kendala di tata kelola importasi barang modal dan bahan baku.
“(Ini) mengakibatkan terjadinya level playing field yang tidak seimbang yang akan menurunkan daya saing produk dalam negeri, pembahasannya cukup panjang karena menyangkut lintas kementerian (meliputi) Kemenperin, Kemendag dan Kemenkeu,” tutup Dadang.