Penyerapan Tenaga Kerja di Era Jokowi Lebih Rendah Dibanding SBY

Bursa tenaga kerja (Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Pemerintah saat ini terus menggenjot sektor infrastruktur, berbagai macam pembangunan tersebar di luar pulau Jawa. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Namun sayangnya hal tersebut tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2018 menyebutkan, ada era Presiden Jokowi (2015-2017), penyerapan di sektor konstruski hanya sebesar 134.592 pekerja. Jumlah ini hampir 3 kali lipat lebih rendah pada saat era SBY (2010-2012) yakni 483.633 pekerja.

"Dari data itu bisa disimpulkan era Jokowi-JK 3 tahun terakhir serapan rata rata tenaga kerja sektor pertanian negatif -700 ribu orang. Pertambangan negatif -49.520 orang. Konstruksi dengan adanya infrastruktur juga hanya serap 134 ribu orang. Lebih rendah dari era 3 tahun pertama SBY-Boediono yang serap 483 ribu orang tenaga kerja," kata Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (28/4).

Pekerja konstruksi di Pelabuhan Kuala Tanjung (Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan)

Sementara untuk total penyerapan tenaga kerja selama kepemimpinan Jokowi (2015-2017) sebanyak 3.627.510 pekerja. Jumlah ini lebih sedikit dibanding era SBY (2010-2012) sebanyak 4.589.932 pekerja.

Bhima menjelaskan, yang paling pesat penambahan jumlah pekerja dari pemerintahan Jokowi yaitu dari sektor transportasi. Meski demikian, pertumbuhan pekerja tersebut bukan hasil dari program pemerintah melainkan dari pihak swasta.

"Yang bisa menyelamatkan serapan tenaga kerja itu sektor trasnportasi, bertambah 169 ribu orang rata-rata per tahun. Karena itu ada transportasi online, tapi itu kan bukan create pemerintah. Program penciptaan tenaga kerja fokus pemerintah kan sektor manufaktur dan pertanian," ucap Bhima.