news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Penyertaan Modal Negara Dinilai Dapat Kurangi Backlog Perumahan

14 Juli 2021 11:38 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi perumahan dengan KPR bersubsidi. Foto: Dok. Kementrian PUPR
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi perumahan dengan KPR bersubsidi. Foto: Dok. Kementrian PUPR
ADVERTISEMENT
Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah untuk tahun depan. Salah satunya untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) senilai Rp 2 triliun yang bertujuan untik penguatan modal perseroan serta mendorong sektor perumahan.
ADVERTISEMENT
"Ini krusial khususnya pasca COVID-19 diharapkan dapat mendorong perumahan subsidi dengan target 1 juta rumah yang dibeli masyarakat," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).
Dalam bahan paparan tertulis, tujuan PMN untuk BTN yaitu penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR). Adapun rata-rata imbal hasil investasi 5 tahun di BTN (ROE) 16,88 persen.
Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menerangkan bahwa BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi, sehingga BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.
"Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog (defisit) perumahan masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit.
"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," jelasnya.
Petugas pemasaran perumahan menyerahkan dokumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pembeli di Perumahan Taman Harapan, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Toto Lusida berharap, pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut dia, sektor properti punya peran strategis. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.
"Memang sangat perlu," tegasnya.
Pengamat ekonomi, Josua Pardede, menilai BTN layak untuk mendapat PMN. Hal ini untuk mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.
ADVERTISEMENT
Menurut Josua, hingga saat ini, Bank BTN masih terus menyalurkan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan, maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat.
“Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar Josua.
Ditegaskannya, ancang-ancang PMN sebesar Rp 2 triliun untuk BTN, dinilai akan efektif untuk memperkuat permodalan bank yang concern sektor pembiayaan perumahan ini. Pandangan senada disampaikan Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri.
"Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN," ungkapnya.
Strategi PMN untuk BTN, menurut Deni, memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti atau perumahan merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
ADVERTISEMENT
"Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, BTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program FLPP pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah.
Adapun secara total pemerintah mengusulkan PMN senilai Rp 72,44 triliun kepada 12 BUMN. Selain BTN, pemerintah juga mengusulkan PMN kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI senilai Rp 7 triliun.
Selain itu, PT Hutama Karya diusulkan mendapatkan PMN Rp 31,35 triliun; PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 9,31 triliun; PLN Rp 8,23 triliun; PT Kereta Api Indonesia Rp 4,1 triliun.
ADVERTISEMENT
PT Waskita Karya Rp 4 triliun; PT BPUI Rp 2 triliun; PT Adhi Karya Rp 2 triliun; PT Perumnas Rp 2 triliun: PT RNI Rp 1,2 triliun; dan PT Damri Rp 250 miliar.