Bisnis
·
19 Maret 2021 14:10

Penyidik OJK Tetapkan Tersangka Baru Dalam Kasus Asuransi Jiwa Bumiputera

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Penyidik OJK Tetapkan Tersangka Baru Dalam Kasus Asuransi Jiwa Bumiputera (224108)
searchPerbesar
Bumiputera. Foto: Facebook/bumiputera
Penyidik Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 periode 2018 – 2020 Nurhasanah sebagai tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya melalui Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, OJK meminta AJBB untuk mengimplementasikan pasal 38 Anggaran Dasar AJBB. Hal tersebut harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020. Sayangnya, AJBB terbukti mangkir dari tugas tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, terbukti sampai dengan 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh AJBB,” ujar Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3).
Menurut Tongam, perbuatan tersebut telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi AJBB saat ini. Untuk itu, penyidik menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
ADVERTISEMENT
“Penyidik juga telah melaksanakan Gelar Penetapan Tersangka pada 4 Maret 2021, dengan kesepakatan Peserta Gelar untuk menetapkan Nurhasanah selaku Ketua BPA AJBB periode 2018 – 2020 sebagai Tersangka,” ujar Tongam.
Penyidik OJK Tetapkan Tersangka Baru Dalam Kasus Asuransi Jiwa Bumiputera (224109)
searchPerbesar
Ketua Satgas Investasi, Tongam Tobing Foto: Muchammad Resya Firmansyah/kumparan
Tongam memastikan bahwa dalam menentukan status tersangka ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku antara lain melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tanggal membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP SJK) Nomor: LKTP-SJK/13/XII/2020/DPJK tanggal 15 Desember 2020, dan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/ 2020/DPJK tanggal 18 Desember 2020.
“Sebelumnya, penyidik juga sudah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI,” tegasnya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020