Peran UMKM sebagai Penopang Ekonomi RI pada 2025

Ilustrasi UMKM. Foto: Kemenkop dan UKM

Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi nasional pada 2025. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun ini dan 8 persen dalam lima tahun mendatang, pemerintah optimistis UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mencapai target tersebut.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pertumbuhan UMKM akan berkontribusi besar terhadap pencapaian target ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan UMKM tidak hanya akan berdampak pada sektor usaha itu sendiri, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai lini.

Optimisme pemerintah ini tidak lepas dari peran UMKM yang terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sekaligus Founder Rumah Perubahan, Rhenald Kasali, menekankan UMKM harus terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi untuk berkembang.

"Seperti yang telah sama-sama kita saksikan, tahun 2019 sampai 2021, kita telah melewati krisis ekonomi ataupun pandemi. Dan, UMKM selalu dapat menjadi salah satu penopang perekonomian bangsa. Untuk itu, kita harus berupaya agar usaha mikro kecil ini dapat naik kelas lewat beragam inovasi dan kolaborasi para pihak," terang Rhenald.

Perkembangan teknologi dan e-commerce telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka. Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmawati, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pertumbuhan UMKM, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

"Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, yakni untuk meraih pasar yang lebih luas, bahkan di tingkat internasional," kata Farah.

Di sektor perdagangan, transformasi digital mulai terlihat di berbagai pusat grosir, seperti Pasar Tanah Abang. Para pedagang di sana kini tidak hanya mengandalkan transaksi langsung, tetapi juga mulai aktif berjualan melalui e-commerce dan media sosial dengan metode live streaming.

Maman menilai, adaptasi ini penting agar UMKM tetap relevan dan kompetitif di era digital. Ia pun menegaskan pemerintah akan terus mengawasi kebijakan e-commerce agar tidak membebani UMKM.

kumparan The Economic Insights.

"Harga charging-nya di e-commerce itu harus kita jaga. Tidak boleh ditinggikan juga, supaya tidak membebani UMKM. Dan kita tambahin kok mas, dalam setiap tahun keterlibatan UMKM di dalam setiap platform digital atau pun e-commerce itu harus bertambah terus," ujarnya.

Selain digitalisasi, pemerintah juga mendorong UMKM untuk menembus pasar ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri BUMN Erick Thohir tengah merancang sinergi agar UMKM Indonesia dapat berdaya saing di kancah internasional.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program UMKM Bisa Ekspor, yang mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli potensial dari berbagai negara.

"Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan Pak Mendag, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional ini kita coba maksimalkan. Tadi salah satunya nanti Pak Mendag akan tambahkan, kebetulan kan kita punya platform pada UMKM yang sudah berjalan hampir 5 tahun," kata Erick.

Erick mengungkapkan, platform UMKM tersebut telah mencatat ekosistem yang melibatkan hampir 55 ribu UMKM. Dengan total transaksi mendekati Rp 50 triliun.

Budi Santoso menjelaskan, program unggulan Kementerian Perdagangan, yakni UMKM Bisa Ekspor, yang dirancang untuk memfasilitasi UMKM menembus pasar internasional. Program ini melibatkan perwakilan perdagangan di 33 negara yang bertugas memfasilitasi proses pitching hingga business matching.

"Setiap bulan itu minimal 33 kali UMKM ini bisa presentasi produknya ke perwakilan kita. Kemudian setelah presentasi, perwakilan kita ini mencarikan buyernya. Nah ketika ada atau sudah dapat buyer maka dilakukan business matching secara online juga," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan stimulus bagi UMKM dengan melakukan penghapusan utang untuk 1 juta UMKM. Kriteria pengusaha UMKM yang mendapat penghapusan piutang adalah mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria.

Kemudian kriteria kedua, UMKM tersebut sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan. Selanjutnya, nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

Di saat yang sama, pengusaha UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, terbuka untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).