Perjalanan Dinas PNS Dinilai Tak Ampuh Genjot Perekonomian Daerah

PNS Pemprov DKI mengantri untuk absen menggunakan barcode saat Upacara Kemerdekaan di Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu (17/8). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan perjalanan dinas. Keputusan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menggenjot perekonomian di daerah.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat realisasi anggaran di kementerian dan lembaga serta instansi pemerintah daerah.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan langkah tersebut bertujuan untuk mendorong perekonomian agar tetap tumbuh di tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung.

"Pemerintah mendorong perjalanan dinas, juga jangan dikritik ngapain perjalanan dinas. Lah iya kita harus menghidupi orang lain juga, jadi kadang-kadang tidak paham dalam situasi kritis begini kita perlu pengorbanan-pengorbanan untuk membuat ekonomi kita tumbuh dan berjalan," ujar Luhut sewaktu mengisi acara di salah satu stasiun televisi, Senin (20/7).

Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah Redjalam. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, menilai langkah tersebut tak ampuh untuk mempercepat realisasi anggaran. Alih-alih mendorong perekonomian di daerah, kebijakan mengaktifkan kembali perjalanan dinas PNS menurutnya malah menambah risiko penyebaran COVID-19.

"Mengizinkan perjalanan dinas PNS tidak akan signifikan menggenjot realisasi anggaran. Selain itu hal tersebut tidak sejalan dengan upaya mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19," ujar Piter kepada kumparan, Kamis (23/7).

Ia menilai, kebijakan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah yakni mempercepat realisasi anggaran yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19.

Langkah tersebut menurutnya jauh lebih dibutuhkan saat ini demi mengurangi penyebaran virus serta memulihkan perekonomian.

"Sesungguhnya yang lebih diharapkan adalah kecepatan realisasi anggaran penanggulangan wabah dan pemberian bantuan wabah COVID-19. Bukan malah untuk perjalanan dinas PNS," pungkasnya.