Permintaan Sepi dan Tingginya Upah Jadi Penyebab PHK 3.500 Orang di Tangerang

Pegawai di pabrik garmen. Foto: Algi Febri Sugita/Shutterstock

Pengusaha industri alas kaki membeberkan penyebab terjadinya ribuan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri alas kaki pada akhir-akhir ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu melemahnya permintaan dan tingginya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

“Teman-teman anggota (Aprisindo) berusaha stabil agar tidak terjadi PHK. Kondisi ini terpaksa dilakukan sebagai jalan yang ditempuh perusahaan karena tingginya biaya upah sektoral dan UMK di tengah order ekspor yang turun, tidak mungkin pekerja dibayar tanpa ada proses produksi,” kata Billie kepada kumparan, Senin (10/3).

Dia menanggapi pertanyaan soal PT Adis Dimension Footwear yang melakukan PHK terhadap 1.500 karyawan dan PT Victory Ching Luh yang mengurangi 2.000 pekerjanya.

Menurut dia, tren PHK di industri alas kaki secara umum dimulai sejak November 2024, disebabkan oleh penurunan permintaan secara drastis menyebabkan tidak seimbangnya biaya produksi dengan pendapatan.

Sehingga, Billie melihat kinerja industri alas kaki Indonesia pada 2025 masih diliputi ketidakpastian. Dia berharap adanya Ramadan dan Lebaran bisa menggeliatkan permintaan di sektor ini

“Untuk tahun 2025 kita masih wait and see ya belum bisa diprediksi apakah naik, tetap atau turun termasuk korelasi dengan momentum Ramadan dan Lebaran. Komunikasi dengan teman-teman Anggota Aprisindo tentu berharap dari momentum ini menjadi kenaikan atau minimal stabil,” tuturnya.

Selain permintaan, dia juga menyoroti tingginya UMK Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.901.117 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya, yaitu Rp4.601.988. Menurut dia, dengan kondisi lesunya permintaan, angka UMK ini yang cukup memberatkan industri.

Kemudian, Billie melihat, efisiensi anggaran memberikan dampak negatif tidak langsung pada industri ini. Sebab, efisiensi anggaran berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Dia berharap geliat permintaan juga bisa terjadi dari sektor penjualan luar negeri. Sebab ekspor industri alas kaki Indonesia juga mengalami kenaikan pada 2024 dari USD 6,43 juta menjadi USD 7,08 juta “Harapannya untuk 2025 minimal stabil tidak mengalami penurunan,” terangnya.

Dia kemudian membeberkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar badai PHK tidak berlanjut di 2025, seperti mempertimbangkan kemampuan pelaku industri dalam perhitungan UMK.

Hal ini dikarenakan menurut dia, UMK terlalu tinggi, bisa membuat industri bisa kehilangan daya saing dan terakhir pertimbangan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meneken UMK.

“UMK yang realistis akan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tanpa menekan industri,” tuturnya.

Selain kebijakan UMK, dia menyebut pemerintah juga harus segera merampungkan pembahasan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UE CEPA). Sebab perjanjian dagang inindiharapkan dapat memberikan angin segar bagi industri alas kaki dan tekstil.

“Perjanjian ini dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia dengan skema tarif yang lebih kompetitif serta akses yang lebih mudah ke pasar negara-negara Eropa. Sebab beberapa negara sudah rampung kesepakatan ini,” jelas Billie.

Kemudian pemerintah juga perlu membenahi tata kelola impor, seperti membatasi kran impor yang dibuka oleh aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024.

“Berharap regulasi ini ditinjau kembali karena membahayakan untuk jangka Panjang. Sebab kemudahan impor yang tidak terkendali dapat menekan industri TPT domestik termasuk alas kaki, berpotensi menyebabkan penurunan produksi, penutupan usaha, dan peningkatan PHK,” tutur Billie.

Billie juga mengatakan kedua perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya dan memberikan kompensasi kepada pekerja yang terdampak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia juga memastikan, kedua pabrik masih beroperasi.

“Sepengetahuan saya PT Adis Dimension Footwear dikelola dengan management yang sangat bagus, bahkan memiliki tata kelola keperasi yang sangat baik untuk kesejahteran pekerja dan masih tetap beroperasi dengan jumlah tenaga kerja 10.100 orang. Sedangkan Per 3 Maret 2025 karyawan Chingluh Indonesia yang bekerja 15.840 orang harapannya kedepan terus beroperasi dengan baik,” terangnya.