Perpanjangan Kontrak Ditolak 3 Gubernur, Vale Fokus Selesaikan Kontrak Karya
PerbesarADVERTISEMENT
Rencana PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memperpanjang Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mendapat penolakan dari tiga gubernur yang lahannya masuk dalam konsesi tambang nikel Vale.
ADVERTISEMENT
Ketiga gubernur tersebut antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Mereka menyampaikan aspirasi saat rapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (8/9).
Atas hal tersebut Head of Communications Vale Bayu Aji menyebut, saat ini perseroan fokus dalam menyelesaikan sejumlah proyek pengembangan di 3 Blok, yakni Blok Sorowako, Blok Bahodopi dan Blok Pomalaa.
"Perseroan juga saat ini tengah menyelesaikan semua yang menjadi kewajiban dalam Kontrak Karya (KK) dan telah diamanatkan pemerintah Indonesia," ujar Bayu kepada kumparan, Jumat (9/9).
Bayu mengatakan, komitmen mewujudkan kewajiban tersebut di antaranya dengan menerapkan prinsip praktik pertambangan yang baik atau good mining practice di semua proyek perusahaan, seperti yang dapat dilihat sendiri pada operasi di Luwu Timur.
"Perseroan ingin menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia. PT Vale Indonesia adalah perusahaan pertambangan terintegrasi yang tidak pernah mengekspor bijih sejak awal berdiri," katanya.
ADVERTISEMENT
Terkait aspek keberlanjutan, Bayu menekankan Vale mengoperasikan PLTA sebagai sumber energi utama sehingga memiliki intensitas karbon terendah. Perseroan selalu menjaga lahan terbuka tetap minimal setelah kegiatan penambangan, dengan selalu merehabilitasi lahan pasca tambang, telah menanam lebih dari 3,7 juta pohon, dan mereforestasi area di luar KK sebesar lebih dari 10 ribu hektar.
Dalam satu dekade terakhir (tahun 2011 – 2021), kontribusi PT Vale Indonesia untuk kas negara melalui pembayaran pajak dan non-pajak sebesar USD 1,2 milIar.
