Pertamina Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Tempat Resmi Agar Dapat Harga Rp 16.000
PerbesarPertamina menyikapi ketersediaan dan melambungnya harga LPG 3 kg di beberapa daerah di Jawa Timur. Pertamina Patra Niaga memastikan stok LPG dalam rantai distribusi Pertamina sampai dengan pangkalan resmi LPG 3 kg dalam keadaan aman.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, mengatakan yang selama ini dikeluhkan masyarakat mengenai harga dan ketersediaan adalah di level pengecer atau toko kelontong yang sudah berada di luar kewenangan Pertamina untuk melakukan pengawasan dan penertiban.
Ahad mengungkapkan pihaknya khawatir apabila Pemda bersama unsur di daerah tidak bergerak cepat, ada pihak-pihak yang sengaja membuat situasi sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan.
“Masyarakat seharusnya tidak perlu resah, cara paling gampang adalah membeli di Pangkalan Resmi Pertamina atauSPBU terdekat agar mendapatkan stok yang selalu tersedia dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 16.000, yang ditetapkan Gubernur Jatim,” ujar Ahad melalui keterangan tertulis, Rabu (21/6).
Ahad menambahkan, saat ini seluruh desa atau kelurahan di Jawa Timur minimal pasti terdapat satu pangkalan resmi LPG Pertamina. “Pertamina sejak tahun 2017 memiliki program One Village One Outlet (OVOO) LPG yang capaiannya sudah sejak lama mencapai 100 persen untuk Jawa Timur. Sehingga tidak ada alasan lagi orang cari LPG susah, karena di desanya sudah pasti ada pangkalan,” ujar Ahad.
Saat ini jumlah pangkalan LPG 3 kg se-Jatim mencapai 39.931 pangkalan. Untuk stok LPG di Jatim dalam keadaan aman atau 24.377 metrik ton dengan konsumsi harian mencapai 4.673 metrik ton.
“Pangkalan LPG berfungsi melayani konsumen pada tingkat akhir yaitu pengguna secara langsung. Analogi pangkalan dan pengecer adalah seperti SPBU dan penjual bensin eceran. Saya menyayangkan masih banyak warga yang mengeluh di level pengecer tidak ada dan enggan ke pangkalan dengan alasan jaraknya jauh padahal di desanya terdapat Pangkalan resmi dan stok selalu tersedia dengan harga HET,” ungkap Ahad.
Selain melakukan pengawasan kepada pengecer, Pemda juga diharapkan gencar melakukan sosialisasi konsumen LPG yang berhak dan tidak berhak sesuai amanat dalam SK Surat Edaran Dirjen Migas No. B2461/MG.05/DJM/2022. “Masih banyak hotel, restoran, kafe, yang menjadi ranah usaha dalam pengawasan Pemda yang menggunakan LPG 3 kg yang bukan peruntukannya. Mereka membeli di pengecer yang mengambil hak masyarakat yang membutuhkan,” tutur Ahad.
Ajak Pemda Sidak Langsung ke Lapangan
Dalam beberapa waktu terakhir di Nganjuk terjadi kondisi peningkatan permintaan dan kekurangan stok LPG di level pengecer. Pemda setempat bersama dengan Pertamina langsung melakukan sidak pada minggu lalu. Kegiatan diawali dengan pengecekan stok terhadap pangkalan LPG 3kg di Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Klurahan Kecamatan Ngronggot dilanjutkan dengan sidak beberapa pelaku usaha.
Nanang Trisno S selaku Ahli Muda Pengujian Mutu Barang mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, mengatakan kondisi di Kabupaten Nganjuk untuk pasokan sangat aman.
"Kkami imbau masyarakat membeli langsung ke pangkalan LPG 3 kg yang terdapat di masing-masing kelurahan atau desa lebih dari satu pangkalan,” ujar Nanang
Arif, salah satu pemilik usaha Laundry di Jalan Imam Bonjol Payaman, Nganjuk, tidak menyangka akan didatangi tim Sidak Kabupaten Nganjuk. Ia tidak mengetahui bahwa usahanya termasuk kategori yang dilarang menggunakan LPG bersubsidi.
“Saya enggak tahu kalau dilarang, karena tidak ada sosialisasi. Saya beli LPG 3 kg ini dari toko (pengecer). Waktu diberikan pemahaman ya akhirnya saya ikhlas ditukar tabungnya karna ingin membantu warga yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Harapannya semua pelaku usaha kelas menengah ke atas melakukan yang sama,” ujar Arif.
Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Sidak dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang bersama Pertamina Rayon Malang Raya pada Jumat (9/6) lalu. Beberapa pangkalan gas LPG yang dikunjungi di antaranya pangkalan gas di kawasan Mergan hingga kawasan Kasin dan beberapa usaha kuliner di kawasan Jalan Bendungan Sutami.
Kabag Perekonomian, Infrastruktur dan SDA (Kabag Pisda) Kota Malang yang juga sekretariat TPID, Eny Handayani, menjelaskan dari hasil pemantauan, distribusi gas dari Pertamina ke Pangkalan Gas berjalan normal sesuai alokasi. Meski begitu, pihaknya tetap mencari alasan kondisi tidak normal stok LPG melon tersebut. Karena dari pemantauan kemarin, terdapat pengguna LPG 3 Kg yang tidak sesuai peruntukan.
“Kami sudah melihat di dua pangkalan, di daerah Kasin dan Mergan. Salah satunya Pangkalan Restu Jaya, dan kedua adalah pangkalan Pak Bambang. Dua-duanya terpantau cukup aman, tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg,” papar Eny.
Ia melanjutkan, dilihat secara pasokan ketersediaan LPG melon masih cukup. Karena dari masing-masing pangkalan masih normal mendapatkan pasokan dari Pertamina dalam dua sampai tiga hari selalu 100 pcs atau tabung.
Atas kelangkaan yang terjadi beberapa waktu ini, Eny menduga adanya penjualan LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran di level pengecer. Perlu diketahui LPG 3 Kg adalah LPG bersubsidi, yang seharusnya tidak menjadi konsumsi warga mampu, terlebih pengelola usaha yang beromzet lebih dari Rp 1 juta.
“Dalam sidak kemarin juga ditemukan beberapa usaha kuliner yang terpantau menggunakan LPG 3 Kg. Kami bersama Pertamina langsung memberi imbauan untuk mengganti penggunaan gas bersubsidi tersebut,” ujar Eny.