Pertamina Jadi BUMN Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia

3 Desember 2024 16:17 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
PT Pertamina (Persero) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro bilang Pertamina sudah menyumbang pajak, dividen, PNBP, signature bonus sebesar Rp 304,7 triliun di tahun 2023.
ADVERTISEMENT
"Secara konsisten kita bisa menyetor pajak di mana tahun 2023 kita berikan pajak, dividen, PNBP, signature bonus sebesar Rp 304,7 triliun dan menjadi Badan Usaha Milik Negara penyumbang pajak terbesar di negara kita,” kata Wiko dalam rapat bersama Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (3/12).
Selain itu, Wiko juga mencatat realisasi belanja produk pada tahun 2023 sebesar Rp 374 triliun.Dengan angka ini, Wiko mengungkap estimasi total kontribusi Pertamina terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 1.900 triliun. Hal ini juga telah membuka lapangan pekerjaan untuk 4,1 juta pekerja di Indonesia.
Perseroan mencatatkan pendapatan USD 62,5 miliar atau sekitar Rp 996,56 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.945 per USD hingga Oktober 2024 (year to date). Dengan pendapatan sebesar itu, laba sebelum dipotong pajak (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization/EBITDA) USD 9,35 miliar.
ADVERTISEMENT
Dengan pendapatan sebesar itu, untuk laba bersih setelah pajak (Net Profit After Tax/NPAT) senilai USD 2,66 miliar per Oktober 2024 atau sekitar Rp 42,41 triliun. Hal itu diungkapkan Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro dalam rapat perdana Pertamina di DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri.
“Sampai dengan Oktober 2024 ini kita telah membukukan laba bersih USD 2,66 miliar dengan revenue USD 62,5,” kata Wiko dalam rapat bersama Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (3/12).