Pertamina Pastikan Dirut Subholding Tersangka Kejagung Sudah Non Aktif

VP Coporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, saat ditemui di The Patra Bali, Selasa (11/2/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

PT Pertamina (Persero) memastikan direktur utama (dirut) subholding yang terjerat dugaan korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah berstatus non aktif.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan hari ini rencananya perusahaan akan menunjuk pelaksana tugas harian (Pth) Dirut subholding yang terjerat kasus, yakni PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

"Bisa dibilang seperti itu (dirut non aktif) karena memang tidak bisa melaksanakan tugas harian, jadi akan ditunjuk nanti pelaksana tugas harian siapa," katanya saat ditemui di Gedung DPD RI, Selasa (25/2).

Fadjar mengungkapkan, Pth Dirut Pertamina Patra Niaga maupun PIS akan ditunjuk hari ini, namun hingga saat ini belum ada kepastian nama yang diumumkan oleh perusahaan.

Di sisi lain, kata Fadjar, pengganti definitif kedua dirut tersebut harus melalui persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Selain itu, dia juga menyebut Pertamina juga masih menunggu kelanjutan penyelidikan Kejagung terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang sebelum menetapkan pengganti dirut.

"Ini masih dugaan, masih dilakukan penyelidikan, ya kita hormati dulu itu. Untuk sementara administrasi di kantor akan dilakukan oleh pelaksanaan tugas harian," ujar Fadjar.

Gedung Pusat Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat Foto: Dok. Pertamina

Sebelumnya, Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pada 2018-2023.

Ketujuh tersangka itu terdiri dari 4 orang petinggi anak perusahaan BUMN tersebut, yakni RS, SDS dan YF dan AP. Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni; MKARselaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim; GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak.

Direktur Penyidikan Jampidsus (Dirdik) Kejagung, Abdul Qohar, menerangkan perkara ini bermula ketika pada periode 2018-2023 pemerintah mencanangkan agar pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari dalam negeri.

Saat itu, perusahaan BUMN tersebut kemudian diwajibkan untuk mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Hal itu telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Namun ternyata, tersangka RS, SDS, dan AP, diduga melakukan pengkondisian dalam rapat organisasi hilir (ROH). Hasil rapat dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga hasil produksi minyak bumi dalam negeri tidak sepenuhnya terserap.

Petugas melakukan kontrol di PT Kilang Pertamina Balikpapan. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Pada saat yang sama, produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS juga dengan sengaja ditolak. Alasannya, produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harganya masih sesuai harga perkiraan sendiri (HPS).

Tak hanya itu, produksi minyak mentah dari KKKS juga dinilai tidak sesuai spesifikasi. Faktanya, minyak yang diproduksi masih dapat diolah sesuai dengan spesifikasi.

Dua anak perusahaan BUMN itu lalu melakukan impor minyak mentah dan produk kilang. Di mana, perbedaan harga pembelian minyak bumi impor sangat signifikan dibandingkan dari dalam negeri.

Salah satunya dilakukan oleh tersangka RS dalam pembelian produk kilang. RS diduga melakukan pembelian untuk RON 92, namun nyatanya yang dibeli adalah RON 90 yang diolah kembali.