Pertamina Prediksi Kuota Distribusi LPG 3 Kg Jebol, Tembus 8,28 Juta di 2023

Pekerja menata gas LPG 3Kg. Foto: Dok. Pertamina

PT Pertamina (Persero) memprediksi penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah di tahun ini, yaitu mencapai 8,28 juta metrik ton, alias 3,5 persen di atas kuota.

Adapun melalui anggaran subsidi energi dalam APBN 2023, pemerintah sudah menetapkan kuota penyaluran LPG 3 kg yakni sebesar 8,00 juta metrik ton, termasuk cadangan 0,5 metrik ton.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menuturkan penyaluran LPG 3 kg selalu naik setiap bulannya. Selama Januari 2023 hingga Juli 2023, realisasinya sebesar 4,68 juta metrik ton, melebihi kuota untuk periode yang sama sebesar 4,65 juta metrik ton.

"Untuk tahun 2023, kami memproyeksikan di akhir tahun ini akan melebih kuota, 8,28 juta metrik ton," ungkapnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/8).

Nicke mengatakan, prognosa over kuota ini didasarkan kepada tren peningkatan permintaan LPG 3 kg biasanya akan terjadi ketika liburan atau hari raya, terutama saat Natal dan Tahun Baru.

Meski ada potensi melebihi kuota, Nicke memastikan hal ini tidak akan berdampak kepada membengkaknya anggaran subsidi energi. Hal ini lantaran asumsi Contract Price Aramco (CPA) di APBN masih lebih tinggi dari realisasi saat ini.

"Kalau ini over kuota 8,28 juta, secara total tidak menaikkan subsidi, karena CPA aktual itu lebih rendah, sehingga kita melihat ada celah yang bisa kita gunakan untuk mengusulkan adanya persetujuan over kuota ini dengan tidak menambah alokasi subsidi," jelasnya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan paparannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Selain CPA, realisasi nilai tukar rupiah juga tidak setinggi dalam asumsi APBN. Dia pun meminta persetujuan Komisi VII DPR agar menjadi salah satu hasil keputusan yang bisa dilanjutkan pembahasannya dengan pemerintah.

"Mungkin nanti di hasil keputusan kalau bisa akan lebih baik, sehingga nanti kita tetap tidak ada pembatasan karena masih ada natal dan tahun baru, yang pasti akan naik trennya meningkat kebutuhannya," tutur Nicke.

Di sisi lain, Nicke mengakui saat ini penyaluran subsidi masih belum tepat sasaran alias banyak penyelewengan meskipun sudah ada program subsidi tepat sasaran dengan mewajibkan konsumen mendaftarkan KTP di pangkalan LPG.

Adapun per Juli 2023, pihaknya mencatat jumlah pangkalan di seluruh Indonesia ada 243.850 unit, sementara yang sudah melakukan pendaftaran KTP yaitu sekitar 236.648. Kemudian yang sudah diaktivasi semua ada 265.836 dan yang telah melakukan transaksi dengan NIK 216.229 pangkalan.

"Ada beberapa yang tidak tepat sasaran atau penyelewengan, ini kita perkuat terus dengan APH. Kita juga setiap hari dapat laporan tentang ada penangkapan, kita proses pidana, kita pastikan betul-betul tepat sasaran. Kita harapkan dengan yang sudah terdaftar NIK ini bisa lebih efektif lagi," kata Nicke.