Pertamina Ungkap Alasan Konsumsi LPG 3 Kg Membengkak, Distribusi Perlu Dibenahi

Ilustrasi LPG Pertamina. Foto: Pertamina

PT Pertamina (Persero) menyatakan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) yang selama ini disubsidi terus meningkat. Bengkaknya konsumsi gas tabung melon ini karena belum ada kriteria yang jelas dan tegas mengenai konsumen yang berhak menerima.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (Commercial & Trading) Mas'ud Khamid mengatakan penjualan LPG 3 kg bersubsidi ini dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 2017, konsumsi LPG 3 kg sebesar 6,29 juta metrik ton (MT), di 2018 naik 3,8 persen menjadi 6,53 juta MT, di 2019 naik lagi menjadi 6,84 juta MT, dan di akhir tahun lalu realisasinya mencapai 7,14 juta MT.

"Dari regulasi yang ada selama ini, belum ada penegasan kriteria konsumen rumah tangga dan UMKM yang berhak dapat LPG 3 kg bersubsidi dan besaran jumlah subsidi yang dapat diterima," kata dia dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (9/2).

Tingginya konsumsi LPG 3 kg ini terjadi karena bermula dari program konversi minyak tanah ke LPG sehingga seluruh warga Indonesia dalam satu keluarga mendapatkan paket konversi LPG 3 kg. Lalu, adanya program konversi BBM ke LPG yang dilaksanakan tiap tahun dengan rata-rata jumlah paket antara 25 ribu hingga 25 ribu paket ke nelayan dan petani.

Di sisi lain, sejak awal konversi minyak tanah ke LPG dimulai 2007 lalu, harga jual LPG 3 kg tidak mengalami kenaikan. Ini menyebabkan adanya selisih harga antara LPG subsidi dan LPG nonsubsidi sekitar Rp 5.368 per kg atau 126 persen terhadap harga LPG subsidi dan akan berpengaruh pada total subsidi LPG 3 kg yang ditanggung negara.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas'ud Khamid. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Tahun ini, pemerintah menargetkan kuota LPG 3 kg sebanyak 7,50 juta MT atau naik 5 persen dari realisasi konsumsi di akhir tahun lalu. Sementara biaya subsidi yang ditanggung juga diperkirakan naik 0,1 persen menjadi Rp 40,29 triliun.

Bengkaknya konsumsi LPG 3 kg ini masih menjadi persoalan yang belum bisa dipecahkan pemerintah. Rencana pemerintah menerapkan penyaluran secara tertutup pada pertengahan tahun lalu hingga ini tak kunjung terealisasi.

Indonesia Timur Belum Dapat Jatah Subsidi LPG 3 Kg

Meski konsumsi LPG 3 kg bengkak, tapi masyarakat di Indonesia Timur justru tidak mendapatkan jatah produk ini. Mas'ud mengakui, sejauh ini Pertamina belum menyediakan agen dan SPBE elpiji bersubsidi di wilayah NTT, NTB, Maluku bahkan Papua.

Adapun LPG yang dikonsumsi masyarakat di sana yang nonsubsidi yang dikirim Pertamina melalui region Sulawesi. Harga jualnya lebih mahal dari gas tabung melon.

"Indonesia timur ini memang belum ada," ungkap Mas'ud.

Alasan Pertamina belum bisa menyalurkan LPG 3 kg subsidi ke Indonesia Timur karena belum ada infrastruktur LPG di sana. Selama ini, untuk menyuplai LPG nonsubsidi pun, perseroan harus menggunakan kapal dari Amurang di Gorontalo dengan kapasitas 300-1.000 metrik ton.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk memaksimalkan penyaluran LPG ini ke Indonesia Timur, Pertamina akan membangun empat terminal LPG di Indonesia Timur. Tujuannya, agar penyalurannya bisa lancar seperti provinsi lain.

"Kita sedang bangun 4 terminal LPG di Indonesia Timur. Semua target selesai tahun ini," tegas Nicke