Pertamina Usul Data Penerima BBM Subsidi Terintegrasi dengan Samsat

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kendaraan roda dua pada salah satu SPBU di Jakarta, Senin (18/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

PT Pertamina Patra Niaga meminta agar data penerima BBM subsidi yang saat ini hanya disesuaikan dengan data Korlantas, bisa segera diintegrasikan dengan data Samsat.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga, Rahman Pramono Wibowo, mengatakan saat ini Pertamina melaksanakan penugasan BBM dan LPG bersubsidi dengan basis data (database) milik perusahaan melalui program Subsidi Tepat.

"Database awal itu kami membangun sendiri, jadi kami meminta seluruh konsumen untuk melakukan pendataan, mendaftarkan semua nopol dan juga kendaraannya, kemudian kami melakukan cross-check dengan data Korlantas," jelasnya saat RDPU dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (24/4).

Rahman menjelaskan, data Korlantas adalah data yang merekam seluruh kendaraan yang teregistrasi sepanjang waktu, sehingga dapat terlihat nopol dan kendaraan yang terdaftar di MyPertamina benar adanya.

Data penerima BBM subsidi di MyPertamina terutama gasoil atau Bio Solar, kata dia, sudah lengkap sejak tahun 2023, sementara gasoline atau BBM Pertalite sudah rampung terdata pada tahun 2024.

Ke depannya, dia menyarankan agar kualitas data penerima BBM subsidi ini bisa ditingkatkan dengan dipadankan dengan data lain, seperti data kendaraan bermotor yang dimiliki Samsat.

"Masukkan dari kami perlu diintegrasikan dengan data-data yang lain, misalnya data Samsat dan juga data pembayaran pajak ke kendaraan, sehingga data itu akan bisa menjadi lebih akurat lagi," ungkap Rahman.

Rahman menjelaskan, data penerima BBM subsidi perlu dicek kembali dengan data Samsat ini sekaligus untuk memperbaiki penggunaan QR Code MyPertamina yang saat ini masih banyak celah penyelewengan atau kecurangan.

"Saat ini beberapa ditemukan di lapangan, QR Code digunakan secara berulang atau digunakan oleh mobil yang tidak sesuai dengan QR Code tersebut. Hal tersebut memang bisa terjadi di lapangan karena memang bisa saja dipinjamkan," tuturnya.

Penyelewengan QR Code itu, menurutnya, bisa dicegah dengan integrasi data Samsat. Dengan begitu, perusahaan bisa memastikan bahwa kendaraan tersebut memang kondisi kendaraannya masih beroperasi dan membayar pajak secara rutin.

Selain itu, Rahman juga mengharapkan ada integrasi data menjadi satu pintu atau sumber. Hal ini bisa mempermudah perusahaan yang tidak perlu koordinasi dengan lebih banyak instansi.

Saat ini, Badan Legislasi DPR tengah mengusulkan inisiatif revisi undang-undang (RUU) Statistik, yang akan memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) membentuk sebuah pusat data (big data).

"Apabila itu BPS memang mendapatkan fungsi tersebut dan kami hanya berkoordinasi cukup dengan BPS, tentunya itu akan sangat memudahkan dalam pengambilan keputusan," imbuh Rahman.

Adapun saat ini Pertamina sudah melaporkan data penerima BBM subsidi kepada BPS untuk diintegrasikan lebih lanjut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari rencana transformasi subsidi energi pemerintah.

"Saat ini pun kami sudah melaporkan kepada BPS data-data pengguna BBM, sudah ada reportingnya ke BPS per pengguna, berapa volume penjualannya, itu sudah kami sampaikan," ujar Rahman.