Pertemuan Menkeu dan Menkes G20 Kukuhkan Penguatan Arsitektur Kesehatan Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) sebelum pembukaan The 2nd Joint Finance and Health Ministers Meeting dalam rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia di Bali, Sabtu (12/11/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan 2nd G20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) di Bali, (13/11). Acara yang diselenggarakan secara hybrid di bawah Kepresidenan G20 Indonesia ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

JFHMM kedua yang juga dihadiri oleh negara anggota G20, undangan, dan organisasi internasional tersebut merupakan ajang berdiskusi dan meminta update perihal beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Joint Finance and Health Task Force (JFHTF).

Beberapa di antaranya terkait pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) atau Pandemic Fund untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pandemi (PPR), serta perihal Koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan untuk PPR pandemi.

Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya diselenggarakan di Yogyakarta pada Juni 2022, serta pertemuan tahunan menteri keuangan bersama Gubernur Bank Sentral pada Oktober 2022 di Washington DC.

JFHMM dan Upaya Penguatan Arsitektur Kesehatan Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti pertemuan pertama G20 Joint Finance Health Ministerial Meeting di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (21/6/2022). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Setiap negara perlu siap menghadapi pandemi yang bisa datang kapan saja dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Karenanya, kegagalan dalam penanganan pandemi dapat mengarah pada terjadinya gangguan stabilitas sosial dan politik, sebagaimana terjadi di sejumlah negara di dunia.

Oleh karena itu, penguatan arsitektur kesehatan global merupakan kebutuhan mendesak dalam memastikan sistem kesehatan—baik di tingkat nasional, regional, dan global—memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengantisipasi pandemi di masa mendatang.

Sejak Sri Mulyani dan Budi Gunadi Sadikin bertemu pada bulan Juni 2022 dalam JFHMM pertama, Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 telah membuat kemajuan dalam menjalankan mandatnya, termasuk dengan adanya Dana Perantara Keuangan baru untuk PPR Pandemi yang saat ini disebut Pandemic Fund.

Pencapaian Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20

Gugus tugas telah menyelesaikan satu tahun operasinya. Pertemuan kedua menteri ini juga memberikan kesempatan untuk menarik perhatian dunia atas upaya G20 dalam memastikan kesiapan dunia untuk menghadapi pandemi.

Dalam pertemuan ini, para menteri mendengarkan update mengenai perkembangan termasuk panduan strategi Pandemic Fund oleh para co-chairs Dewan Pengelola Pandemic Fund, Chatib Basri, dari Indonesia dan Daniel Ngamije Menteri Kesehatan Rwanda. Dalam hal ini, semua anggota G20 menantikan peluncuran “Call for Proposal” pertama sesegera mungkin.

Gugus tugas telah berhasil membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund) pada 8 September 2022. Hingga kini, lebih dari USD 1,4 miliar komitmen finansial telah diumumkan oleh 24 donor negara dan 3 filantropi. Ini adalah awal yang menjanjikan, untuk menyambut lebih banyak pihak berkontribusi pada dana tersebut.

Tak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 telah mendominasi sebagian besar diskusi kebijakan domestik dan internasional selama beberapa tahun terakhir. Bahkan kondisi ini jadi fokus utama Presidensi G20 Indonesia sepanjang tahun 2022.

Sri Mulyani memaparkan bahwa ada bahasan mengenai cara terbaik untuk meningkatkan pengaturan koordinasi antara keuangan dan kesehatan, termasuk menilai apakah akan memperluas cakupan gugus tugas serta tujuan utama untuk tahun 2023.

“Satu tahun setelah mandat yang ditetapkan oleh para pemimpin dunia dalam Deklarasi Roma 2021, hari ini kami memiliki kesempatan untuk membahas pencapaian yang telah kami raih bersama untuk melakukan reformasi arsitektur kesehatan global dan hal lain yang penting untuk kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

Senada dengan Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa dana pandemi akan menyediakan pembiayaan untuk kapasitas PPR pandemi dengan mengatasi kesenjangan yang ada, sesuai dengan standar International Health Regulation.

“Melalui kerja sama keuangan dan kesehatan G20 hari ini, saya yakin telah memenuhi tujuan untuk membawa kita dari krisis ke arah perdamaian, dari trauma ke kemenangan, dari bencana ke pemulihan, dari penyakit dan kemiskinan ke kesejahteraan dan kemakmuran,” tambahnya.

Pada tahun 2023, gugus tugas akan kembali diketuai oleh Indonesia dan Italia yang mewakili perspektif ekonomi negara berkembang dan maju. Tak hanya itu akan gugus tugas akan terus memanfaatkan keahlian dari Organisasi Kesehatan Dunia, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional dan organisasi terkait lainnya dengan dukungan dari Kepresidenan G20 India di 2023.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah G20, menteri keuangan dan menteri kesehatan negara anggota telah bekerja sama di bawah Presidensi G20 Indonesia untuk memajukan Deklarasi Roma Pemimpin G20 terkait kesenjangan pendanaan PPR ini secara konkrit.

JFHMM pun menandai kemajuan penting dari sinergi yang lebih kuat antara sektor keuangan dan kesehatan, untuk mencegah, mempersiapkan, dan menangani pandemi di masa depan.

Artikel ini merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian Keuangan