Pertumbuhan Ekonomi RI Merosot, Ini Upaya Pemerintah agar Jadi 5 Persen
PerbesarPertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,94 persen (year on year/yoy) di kuartal III 2023, melambat dibandingkan kuartal II 2023 sebesar 5,17 persen (yoy). Pemerintah berupaya agar kembali di atas 5 persen pada kuartal IV 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah menggelontorkan serangkaian paket kebijakan, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan beras, dan insentif PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DPT) untuk perumahan.
Sri Mulyani menuturkan, baseline pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 berdasarkan proyeksi pemerintah yaitu 5,06 persen. Dengan banyaknya ketidakpastian ekonomi, pertumbuhan Indonesia bisa melemah ke 4,81 persen.
"Dengan adanya paket ini, yang bisa berjalan di kuartal III, kita berharap bisa menambah 0,2 persen additional growth sehingga kita harapkan di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa tetap dijaga di 5,01 persen," jelasnya saat konferensi pers PDB Kuartal III 2023, Senin (6/11).
Jika proyeksi tersebut bisa tercapai, lanjut Menkeu, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 secara keseluruhan (full year) diharapkan bisa terjaga di angka 5,04 persen.
"Karena kalau tidak, mungkin dengan kuartal III sekarang di 4,94 dan kalau kuartal IV nanti tidak diberikan dukungan, pertumbuhan ekonomi bisa saja turun ke 4,99 persen," lanjutnya.
Adapun paket kebijakan tersebut berupa BLT untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat by name, address, dan account number, sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023. Total anggaran yang digelontorkan Rp 7,52 triliun.
Kemudian, tambahan bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta KPM untuk Desember 2023, sehingga bantuan untuk tahap kedua di tahun ini diberikan selama 4 bulan mulai Oktober 2023, dengan tambahan anggaran Rp 2,7 triliun.
Terakhir, insentif PPN DTP untuk pembelian rumah yang di bawah Rp 5 miliar, dinaikkan menjadi rumah seharga Rp 5 miliar namun hanya Rp 2 miliar saja yang ditanggung PPN-nya hingga tahun 2024.
Untuk tahun 2023, pemberian PPN DTP rumah harga di bawah Rp 5 miliar, namun yang ditanggung pemerintah sampai dengan Rp 2 miliar selama 14 bulan, dan PPN DTP 100 persen sampai dengan Rp 2 miliar untuk November-Desember 2023
Kemudian di tahun 2024, PPN DTP 100 persen untuk rumah sampai dengan Rp 2 Miliar selama Januari-Juni 2024, dan PPN DTP 50 persen sampai dengan Rp 2 miliar selama Juli-Desember 2024.
Insentif perumahan ini juga berupa bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yakni tanggungan biaya administrasi pemerintah Rp 4 juta per rumah sederhana, serta tambahan program rumah sejahtera terpadu untuk perbaikan rumah masyarakat miskin ini sebesar Rp 20 juta.
"Untuk tahun 2024, dengan adanya policy ini, baik PPN DTP yang diberikan sampai akhir tahun meskipun ada tampering yaitu penurunan ke 50 persen, kita berharap akan bisa menambah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16 persen," jelas Sri Mulyani.
"Sehingga, pertumbuhan ekonomi full year tahun depan kita harap bisa terjaga di atas 5 yaitu 5,24 persen," pungkasnya.