Perubahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Rute, APBN, hingga Utang
PerbesarADVERTISEMENT
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menyisakan sederet pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, seringkali terdapat perubahan dalam proyek ini, mulai dari pendanaan hingga rencana pembangunan.
ADVERTISEMENT
Proyek ini merupakan garapan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Awalnya Tidak Pakai APBN
Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres No. 107 Tahun 2015. Aturan tersebut mencantumkan opsi baru skema pendanaan KCJB jadi bisa dari APBN .
Padahal dalam aturan lama, pendanaan KCJB hanya bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan; pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral; dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh memakai APBN. Hal itu disampaikan Jokowi pada acara groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016.
Menurut Jokowi, lebih baik APBN dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jaringan kereta hingga tol di luar Pulau Jawa.
ADVERTISEMENT
"Makanya pembangunan ini sepenuhnya pakai investasi. Nanti kalau pakai APBN saya ditanya lagi, Pak kok Jawa lagi, yang di luar Jawa kapan? Yang di Papua kapan? Selalu rakyat bertanya seperti itu," tegasnya.
Awalnya Rute Jakarta-Bandung, Tapi Hanya Sampai Padalarang
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (POLAR UI) untuk melakukan studi soal demand forecast atau prediksi permintaan pasar kereta cepat.
Ia menjelaskan, POLAR UI melakukan survei ke mereka yang potensial menggunakan kereta cepat terkait willingness dan ability to pay. Pertanyaan yang diajukan pun spesifik. Dari sini disimpulkan soal potensi pasar yang memang ada, termasuk menentukan 4 stasiun KJCB dengan tujuan akhir Stasiun Padalarang.
Berdasarkan studi POLAR UI soal demand forecast, penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung diprediksi 30 ribu per hari pada 2023. Sementara harga di kisaran Rp 300 ribu.
Dari angka 30 ribu penumpang per hari ini, POLAR UI menemukan bahwa mayoritas warga Jakarta turun di Stasiun Padalarang. Sementara warga Bandung yang dari Jakarta memilih naik di Tegalluar dan turun di Tegalluar. Penyebabnya, pengembangan kawasan Bandung termasuk perumahan sudah banyak di wilayah Timur, termasuk Tegalluar.
ADVERTISEMENT
"Jadi 13 ribu penumpang pergi Jakarta-Bandung, yang naik dari Padalarang dan Tegalluar ke Jakarta 13 ribu juga. Sisanya 4 ribu disebar di tengah. Antara Karawang-Padalarang," jelas dia.
Awalnya Investasi Konsorsium, Tapi Jadi Tambah Utang Pemerintah
Selain ada perubahaan pendanaan menjadi pakai APBN, masalah biaya proyek KCJB ini juga mencuat dengan adanya pembengkakan biaya atau cost overrun. Biaya ini rencananya bakal ditambal menggunakan utang .
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Dia mengungkapkan, cost overrun yang dialami proyek KCJB ini diperkirakan mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.
Menurut Arya, dana untuk menambal proyek ini akan dilakukan lewat konsorsium pemegang saham maupun lewat loan atau pinjaman. Sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.
ADVERTISEMENT
"Rp 4 triliun di konsorsium BUMN Indonesia, Rp 3 triliun BUMN China, sisanya loan (utang) dari KCJB. Nanti yang 75 persen kita akan cari, cari dari perbankan mana, dari China atau dari mana. Ini tetap business to business ini penyertaan modal negara," pungkas Arya.