Perum PPD dan Damri Merger, Karyawan Dipastikan Tak Ada yang Kena PHK

Peresmian penggabungan Perum PPD dan Perum Damri di Js Luwangsa, Jakarta, Senin (19/6/2023). Foto: Alfadillah/kumparan

Direktur Utama Perum Damri, Setia N. Milatia Moemin, memastikan tidak akan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) usai merger dengan Damri. Karyawan PPD rencananya langsung bergabung ke Damri.

Perum PPD resmi bergabung dengan Perum Damri melalui penandatangan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2023 pada 6 Juni 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Joko Widodo.

"Tidak (pengurangan), diserap semua langsung ke Damri," kata Setia usai peresmian merger Perum Damri dan Perum PPD, Jakarta, Senin (19/6).

Setelah Perum PPD dan Perum Damri merger, Setia memastikan layanan ke pengguna transportasi jalan tidak akan terganggu. Dalam merger ini, 600 unit bus milik Perum PPD yang melayani Jabodetabek akan beralih kepada Perum Damri.

Ilustrasi bus Damri. Foto: dok. DAMRI

Dengan merger ini juga akan menambah rute baru Damri, yaitu wilayah Jakarta. Sebab, 90 persen layanan transportasi Perum PPD beroperasi melayani wilayah Jabodetabek.

"PPD kebetulan 90 persen bisnisnya ada di Transjakarta itu pun kami akan jaga agar tidak terganggu," ujar Setia.

Rencana penggabungan perusahaan tersebut diprakarsai oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk penguatan kinerja perusahaan. Merger itu diharapkan bisa memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan dalam meningkatkan konektivitas transportasi nasional.