Perumahan di Jabar Diminta Pakai PLTS hingga Perbaiki Sanitasi
PerbesarPemprov Jawa Barat (Jabar) meminta pengelola perumahan dan pemukiman di Jabar harus mulai memperhatikan aspek lingkungan, khususnya dalam penggunaan listrik. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan beralih ke sumber energi terbarukan.
"Kita butuh perbaikan dalam lingkungan. Kita mengimbau menggunakan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemprov Jabar, Indra Maha, saat ditemui di kegiatan Hari Perumahan Nasional di Kota Bandung, Kamis (24/8).
Indra menegaskan pengalihan ke sumber energi terbarukan sudah harus mulai dilakukan. Sebab, kata Indra, batu bara yang jadi sumber listrik ternyata menghasilkan karbon dengan jumlah tinggi dan mengakibatkan meningkatnya temperatur atau suhu udara.
"Listrik yang menggunakan batu bara menghasilkan karbon. Ada peningkatan temperatur. Itu yang kita coba cegah, salah satunya melalui penggunaan tenaga surya," ujar Indra.
Indra mengakui teknologi untuk memanfaatkan tenaga surya masih terbilang mahal. Namun, pengalihan sumber energi ke tenaga surya harus mulai digalakkan.
Selain pemanfaatan sumber energi tenaga surya, Indra meminta saluran pembuangan air di perumahan dan pemukiman diperbaiki.
"Maka kita sekarang mengupayakan ada perbaikan sanitasinya. Misalnya buat komunal dan sebagainya," ungkap Indra.
Lebih lanjut, Indra mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 hingga 2023 sudah ada 11.425 rumah tak layak huni yang diperbaiki oleh Pemprov Jabar. Total anggaran yang dihabiskan untuk memperbaiki rumah tak layak huni itu mencapai angka Rp 1,8 triliun.
"Ini salah satu upaya kami, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan RTH tersebut," tutur Indra.
Di lokasi yang sama, Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, menuturkan kondisi lingkungan berpengaruh hingga 40 persen bagi kondisi kesehatan masyarakat. Ia berharap dinas terkait dapat berupaya menciptakan perumahan dan pemukiman yang ramah lingkungan.
"Kalau dikerjakan dengan baik, (kondisi lingkungan) akan menyumbang 40 persen terhadap derajat kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas itu hanya 20 persen," tutur Setiawan.