Perumnas Dapat PMN Rp 1 T, Siap Dukung Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Komisi VI DPR RI menyetujui jumlah penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 sesuai usulan Menteri BUMN Erick Thohir sebesar Rp 44,24 triliun kepada 16 BUMN.

PT Perum Perumnas mendapatkan PMN sebesar Rp 1 triliun yang digunakan untuk restrukturisasi dan penyelesaian persediaan rumah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, PMN Perumnas ini untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.

Program pembangunan 3 juta rumah ini menjadi janji presiden terpilih Prabowo.

Selain Perumnas, di antara 16 BUMN yang mendapat PMN adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah. Kemudian juga ada BUMN Karya.

"Memang cukup banyak penugasan di periode berikutnya (2025), terutama di (BUMN) karya-karya, dan tentu ini butuh dukungan berkelanjutan," kata pria yang akrab disapa Tiko saat Raker Komisi VI DPR, Rabu (10/7) malam.

"Dan penugasan-penugasan baru di KAI dan Perumnas. (KAI) dapat penugasan baru penggantian kereta rel commuter, Perumnas pengembangan perumahan rakyat 3 juta," sambung dia.

Menteri BUMN Erick Thohir rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/12/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Ditemui usai rapat, Menteri BUMN mengatakan PMN 1 triliun untuk Perumnas itu tidak spesifik untuk program Prabowo. Erick mengatakan hal itu bagian dari kontribusi BUMN Perumnas mengentas masalah kesenjangan rumah atau backlog di Tanah Air.

"Contoh seperti yang saya usul ke depan situasi lahan atau luas tanah di Indonesia 70 persen laut, 30 persen darat. Konsep Perumnas ke depan enggak bisa berdiri sendiri (rumah tapak) tapi rumah bertingkat (rumah susun). Ini terus kita paparkan di Kemenkeu dan PUPR sehingga bisnis ini bisa diterima," kata Erick.

Meski kesimpulan Komisi VI menyetujui semua usulan PMN yang diajukan, Fraksi PDIP tidak merestui pemberian PMN kepada Perumnas dengan alasan Perumnas belum memiliki model bisnis dan konsep perencanaan yang jelas.

Erick mengatakan Perumnas telah melakukan terobosan seperti pembangunan hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di dekat stasiun yang dia anggap sukses.

"Hal ini terobosan yang terus kita galakkan konsep-konsep TOD ke depan, dibanding bangun rumah berdiri sendiri (rumah tapak) tanpa infrastruktur yang mendukung," kata Erick.

Ditemui terpisah, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, mengatakan Perumnas akan mendukung target pembangunan hunian pemerintah selanjutnya.

"Itu bagian dari tiga juta (rumah). Kalau tiga juta ya berapa triliunan (dibutuhkan). Bukan untuk membangun sebanyak tiga juta, tapi bagian dari itu," kata Budi.

Budi menjelaskan untuk pembangunan hunian Perumnas tidak hanya mengandalkan PMN, tapi juga termasuk dari kas internal perusahaan.

"Perputaran PMN yang lalu juga ada. Kita lihat past performance sebelumnya, paling enggak 14-15 ribu rumah," ujarnya.

Pada kesempatan lainnnya Budi mengatakan pemberian PMN akan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan karena dapat menghasilkan total pendapatan senilai Rp 6,6 triliun.

“Bagi pemerintah, tentunya kami berkontribusi dalam pemenuhan backlog perumahan sebanyak kurang lebih 13.000 unit rumah. Bagi kami, perusahaan akan memperkuat struktur permodalan dan penambahan land bank,” ujar Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (2/7).

Melalui penambahan PMN non tunai sekitar Rp 1,1 triliun, Budi menyebut laba bersih naik Rp 15 miliar menjadi Rp 118 miliar pada 2028.