Kumparan Logo

Petani Bali Beli Pupuk Bersubsidi Pakai KTP, Begini Caranya

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Direksi Pupuk Indonesia mengecek kios pupuk komersial di Canggu, Bali. Foto: Dok. Pupuk Indonesia
zoom-in-whitePerbesar
Direksi Pupuk Indonesia mengecek kios pupuk komersial di Canggu, Bali. Foto: Dok. Pupuk Indonesia

Para petani di Provinsi Bali harus membeli pupuk bersubsidi menggunakan KTP. Hal ini seiring dengan penerapan digitalisasi kios pupuk bersubsidi yang digencarkan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Digitalisasi ini sudah diterapkan salah satunya di Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, Desa Temesi, Gianyar, Bali. Melalui aplikasi berbasis NIK i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi), petani bisa menebus pupuk subsidi hanya dengan membawa KTP ke kios.

Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero), Panji Winanteya Ruky, menyebutkan digitalisasi kios pupuk bertujuan memudahkan pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan, dan menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi.

“Dengan digitalisasi ini, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan KTP. Data-data mengenai alokasi, jenis komoditi dan lain-lain, semua sudah tercatat dalam sistem,” kata Panji saat mengunjungi Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, Senin (3/7).

Menurutnya, selain memudahkan petani dan pemilik kios dalam penjualannya, sistem ini juga bermanfaat bagi pemerintah untuk meminimalisasi risiko penyimpangan atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada penerima yang tidak berhak.

Digitalisasi kios pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) di Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, Desa Temesi, Gianyar, Bali, Senin (3/7/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Selain Bali, Panji menyebutkan sistem ini sudah berjalan di Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Sistem i-Pubers yang merupakan hasil kerja sama PT Pupuk Indonesia dengan Kementan ini sudah diterapkan di 697 kios.

Lebih lanjut, dia menjelaskan digitalisasi penebusan pupuk bersubsidi di Bali sendiri sudah berjalan secara efektif sejak tahun 2022. Sistem yang sama juga diterapkan di Kabupaten Aceh Besar pada awal tahun 2023.

Setelah kedua provinsi tersebut, perusahaan terus memperluas proses penebusan pupuk bersubsidi secara digital. Pekan lalu, Kementan resmi menerapkan digitalisasi kios di tiga provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan.

“Sehingga saat ini petani di lima provinsi sudah bisa menebus pupuk bersubsidi dengan sangat mudah, yaitu cukup mendatangi kios secara langsung dan menunjukkan KTP,” tambah Panji.

Cara Beli Pupuk Bersubsidi Pakai KTP

Digitalisasi kios pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) di Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, Desa Temesi, Gianyar, Bali, Senin (3/7/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

SEVP Operasi Pemasaran Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Noegroho, menjelaskan setelah petani penerima subsidi menunjukkan KTP, pemilik kios akan memindai NIK pada KTP untuk mengakses data alokasi pupuk bersubsidi milik petani.

Selanjutnya, kios akan memasukkan jumlah transaksi penebusan dan petani menandatangani bukti transaksi pada layar gawai yang digunakan. Petani juga difoto bersama pupuknya sebagai bukti penebusan pupuk bersubsidi.

"Data ini tersimpan secara digital, sehingga petani dan kios tidak perlu lagi mengisi formulir dalam bentuk kertas," jelas Gatoet.

Sementara itu, Admin Koperasi Krama Subak Lumbung Sari, Desak Ketut Tri, mengatakan sebelum ada digitalisasi kios, para petani menebus pupuk bersubsidi diwakilkan oleh kelompok tani (poktan)

embed from external kumparan

"Sebelumnya kalau kita melakukan penebusan secara berkelompok ada kendala dalam satu kelompok tani, mungkin petaninya sakit atau masalah transportasi kita bisa melakukan penebusan secara berkelompok," ungkap dia.

Desak memaparkan syarat penebusan pupuk bersubsidi melalui kelompok tani yakni mengumpulkan fotokopi KTP yang jelas dan terbaca NIK dan tanda tangannya. Setelah itu, kios dan ketua kelompok tani membantu membuat surat kuasa.