Petani Kecewa 169 Ribu Ton Gula di PG Swasta Tak Dibeli Pemerintah

Gula putih kiloan (Foto: Helmi/kumparan)

Para petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kecewa dengan keputusan pemerintah yang tidak membeli gula mereka di pabrik gula (PG) swasta. Keputusan pemerintah pun dinilai diskriminatif.

Sekjen APTRI M Nur Khabsin menyatakan pemerintah hingga sekarang hanya membeli gula petani yang digiling di PG BUMN. Sedangkan gula di PG swasta yang jumlahnya 169 ribu ton dibiarkan menumpuk karena tidak laku dijual.

"Kalau pemerintah tidak mau beli ya diskriminatif, harus dibeli dong kan sama-sama petani yang tinggal di NKRI, masa dibeda-bedakan antara petani binaan PG BUMN dan PG swasta," tekan dia saat dihubungi kumparan, Kamis (16/8).

Khabsin menambahkan harga gula di PG swasta juga jauh lebih murah dibandingkan dengan gula yang digiling di PG BUMN dan dibeli pemerintah. Pemerintah melalui Perum Bulog memang sudah mengatur besaran harga beli gula di PG BUMN sebesar Rp 9.700 per kg.

Petani memanen tebu di Sidoarjo (Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

"Ya di PG swasta hanya laku Rp 9.300 sampai Rp 9.400 per kg," sebutnya.

Ratusan ribu ton gula petani yang digiling di PG swasta tersebar di beberapa daerah seperti PG Kebon Agung Malang, PG Trangkil Jawa Tengah, dan PG Madukismo di Yogyakarta. Menurut Khabsin kondisi PG swasta sebenarnya sama dengan PG BUMN bahkan berdirinya pun kisaran tahun 1905 dan tahun 1835 serta bahan bakunya (tebu) hampir 100 persen berasal dari petani.

Dengan kebijakan ini, suasana usaha petani tebu yang semula baik dan sehat antar petani tebu sekarang terganggu dengan perbedaan petani yang mengirim tebu ke PG BUMN dengan petani tebu yang mengirim ke PG swasta. Pendapatan petani yang mengirim tebu ke PG BUMN jelas dan mereka dapat menggiling dengan tenang. Sementara petani dan PG swasta tidak. Jika petani resah maka pabrik akan terganggu proses gilingnya.

"Yang bikin kacau situasi ini kan pemerintah sendiri," sebutnya.