kumparan
26 Oktober 2019 10:51

Petani Tembakau 'Menjerit' Cukai Rokok Naik 21,55 Persen di 2020

Bea Cukai berhasil amankan rokok ilegal dan elektrik tanpa pita cukai
Barang bukti rokok yang ditindak oleh Bea Cukai di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (25/10/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Pemerintah telah mengesahkan aturan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau rokok rata-rata sebesar 21,55 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Selain itu, Harga Jual Eceran (HJE) rokok juga akan meningkat rata-rata 35 persen di tahun depan.
ADVERTISEMENT
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober 2019.
Namun demikian, terbitnya aturan itu justru menuai protes dari kalangan petani tembakau.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji menilai, kenaikan cukai rokok tersebut terlalu tinggi dan membebani para petani tembakau.
"Kami keberatan. Kenaikan cukai yang terlalu tinggi ini berdampak langsung pada keberlangsungan dan kesejahteraan petani tembakau kami," ujar Agus kepada kumparan, Sabtu (26/10).
Ia juga menjelaskan, selama ini petani tembakau selalu mendukung dan membantu pemerintah. Untuk itu, Agus meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa melindungi petani tembakau demi keberlangsungan sektor tembakau domestik.
ADVERTISEMENT
"Kami kecewa dengan Ibu Sri Mulyani, PMK 152 Tahun 2019 berakibat buruk terhadap keberlangsungan petani tembakau. Mohon kiranya Bapak Presiden Jokowi mengakomodir semua kepentingan kami, tanpa mengurangi rasa hormat dari pihak-pihak yang tidak suka tembakau," jelasnya.
Bea Cukai berhasil amankan rokok ilegal dan elektrik tanpa pita cukai
Barang bukti rokok yang ditindak oleh Bea Cukai di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (25/10/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Sekretaris APTI Agus Setiawan menjelaskan, saat ini tembakau hanya bisa ditampung oleh pabrikan rokok. Sementara pemerintah tidak memiliki teknologi apapun yang mampu membeli tembakau petani. Dengan demikian, kenaikan cukai rokok pada awal Januari 2020 tersebut membuat petani tembakau terkena ‘tsunami.’
"Silakan ada kenaikan, asal terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Jangan dibandingkan dengan negara-negara luar yang pendapatannya lebih dibandingkan masyarakat Indonesia," tegasnya.
Menurut Agus, kenaikan cukai pada akhirnya petani tembakau yang akan menjadi korban pertama. Oleh karena itu, petani tembakau meminta agar pemerintah bisa meninjau ulang PMK 152 Tahun 2019.
ADVERTISEMENT
“Kami merasa terbebani dengan kenaikan cukai rokok itu. Kami juga memohon agar Presiden Jokowi melalui Ibu Sri Mulyani bisa meninjau ulang PMK itu,” tambahnya.
Adapun realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sejak Januari hingga Agustus 2019 sebesar Rp 88,97 triliun, tumbuh sebesar 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan cukai rokok sepanjang 2019 ini merupakan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir.
Pertumbuhan positif cukai rokok didorong oleh kebijakan relaksasi pelunasan pembayaran pita cukai, ditambah program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) yang semakin gencar dalam memerangi peredaran rokok ilegal.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan