PHK di Industri Padat Karya Ancam Target Ekonomi RI di 2025

Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya pada akhir Februari 2025 sebanyak 11.000 pekerja, dinilai bisa membuat cita-cita pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2025 sebesar 5,2 persen akan kandas.

Pengamat pasar modal dan keuangan, Ibrahim Assuaibi mengatakan dampak yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga pekerja yang dirumahkan adalah penurunan daya beli kelas menengah.

Penurunan daya beli kelas menengah ini tentu akan mempengaruhi tingkat penjualan Perumahan atau apartemen juga penjualan kendaraan konvensional. Menurut dia hal ini menjadi tanda akan terjadi pelemahan ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

Sehingga dia memproyeksikan, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2025 yang dibidik oleh Bank Dunia sebesar 3,3 persen akan lebih tepat dibandingkan dengan prediksi Kementerian Keuangan dan pemerintahan Presiden Prabowo 5,2 persen, juga Bank Indonesia pada kisaran 4,7 sampai 5,5 persen.

“Ya pasti (prediksi) dari Bank Dunia, Bank Dunia kan lebih tahu, Bank Dunia kan defended dibandingkan dengan Kementerian (Keuangan),” kata Ibrahim kepada kumparan, Minggu (2/3).

Meskipun dia tidak menampik pada Kuartal I 2025 pemerintah masih bisa menolong pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5 persen. Hal ini dikarenakan pemerintah masih bisa menggelontorkan insentif pada periode ini. Insentif ini salah satunya adalah pemberian diskon tiket pesawat juga diskon tarif tol jelang hari raya Idul Fitri.

“Tetapi di kuartal-kuartal berikutnya Yang tidak ada hari-hari besar (keagamaan) ya kemungkinan besar itu(pertumbuhan ekonomi) akan akan turun, tergantung bagaimana pemerintah ke depannya,” imbuhnya.

Selain itu Menurut dia PHK sebanyak 14.000 di akhir Februari ini juga bisa berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas di pedesaan. Hal ini dikarenakan banyaknya karyawan terdampak PHK yang memutuskan untuk pulang dari perantauannya.

Senada dengan Ibrahim, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mengatakan dampak yang akan timbul dari banyaknya kasus PHK adalah melambatnya konsumsi domestik titik akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggu.

“Dampak dari PHK massal 10.000 secara ekonomi, hilangnya pendapatan bagi ribuan keluarga akan mengurangi daya beli, yang pada gilirannya dapat memperlambat konsumsi domestik, sektor yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Yusuf kepada kumparan.

Selain menurut Yusuf PHK juga akan menambah beban pada sistem dan jaminan layanan publik. Hal ini seperti BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dia melihat pekerja yang sudah tidak mempunyai mata pencaharian, sementara terpaksa mengandalkan dana dari sistem dan jaminan layanan publik tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

“Karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan mungkin membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya.

Sebelumnya, Sritex Group berhenti beroperasi mulai 1 Maret 2025, tercatat ada 10.665 pekerja yang terkena PHK. Angka ini terdiri dari PHK di PT Bitratex Semarang adalah 1.065 orang pada Januari 2025, lalu pada 26 Februari 2025 terdapat pekerja PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang sebanyak 40 orang dan PT Bitratex Semarang sebanyak 104 orang yang terkena PHK.

Lalu PT Yamaha Music Product Asia dan PT Yamaha Indonesia dikabarkan akan menutup dua pabriknya di Indonesia. Pabrik PT Yamaha Music yang berlokasi di MM2100 Bekasi dijadwalkan tutup operasional di akhir Maret 2025. Diperkirakan, 1.100 pekerja akan terdampak imbas penutupan pabrik ini.