PHK Massal hingga Kenaikan Harga Pangan Bikin Daya Beli Masyarakat Turun

Sejumlah buruh mengangkat poster aksi saat unjuk rasa menolak program Tapera di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Presiden Women Committee Asia Pasifik di UNI Apro, Mirah Sumirat, menyebut jumlah buruh terus menurun akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menurutnya, mayoritas buruh yang terkena PHK beralih profesi menjadi wirausaha skala kecil, seperti pedagang kaki lima.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Pada Februari 2019 pekerja informal hanya tercatat 74,09 juta orang sementara di Februari 2024 melonjak menjadi 84,13 juta orang.

“Artinya mereka memiliki pendapatan tidak tetap dan cenderung bertambah miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebagian lagi beralih menjadi driver online, kerja serabutan, dan lainnya,” kata Mirah dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (11/8).

Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga terjadi karena kebijakan upah murah yang sudah ada sejak tahun 2015. Adapun, aturan upah murah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.

Mirah menyebut aturan tersebut telah mereduksi fungsi dewan pengupahan dan komponen perhitungan upah. Dalam hal ini menghilangkan komponen hidup layak (KHL). Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja juga semakin menegaskan PP No.78/2015 mengenai upah murah.

Melambungnya harga pangan dan kebutuhan dasar (sembako) juga menjadi pemicu turunnya daya beli masyarakat. Dia menyebut harga kebutuhan pokok sejak 2021 tidak terkendali dan kenaikannya sekitar 20 persen.

“Kebijakan politik upah murah ini terbukti membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, ini bisa berakibat tidak baik untuk kita berbangsa dan bernegara,” ungkapnya..

Tidak hanya itu, keputusan pemerintah untuk mengerek pajak telah membuat harga barang ikut naik. Dia juga menyoroti pemerintah yang terkesan tidak berupaya untuk menarik pajak dari para pengemplang pajak yang mayoritas orang kaya.

“Coba dicek berapa tunggakan pajak dari kelompok orang-orang kaya yang punya wajib pajak kepada negara.” ujar Mirah.

Mirah meminta pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi untuk rakyat. Misalnya subsidi listrik, gas LPG 3 kilogram, dan BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di samping itu, Mirah mengatakan sebagian kelas menengah ke bawah kesulitan untuk menambah penghasilan karena hanya mengandalkan upah yang tidak memadai untuk hidup layak. Alhasil, beberapa di antaranya mengambil jalan pintas melalui judi online dan pinjaman online untuk mendapat penghasilan tambahan secara instan.

Dia menyebut tidak heran banyak kasus bunuh diri akibat judi online dan pinjaman online, produktivitasnya menurun, meningkatnya angka perceraian, dan potensi ekonomi negara yang hilang hingga ratusan triliun rupiah. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Permasalahan tersebut jangan dibiarkan berlarut-larut, harus segera dicarikan solusinya. Saya berharap dengan adanya pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, isu pekerja /buruh dan rakyat bisa diselesaikan untuk mendapatkan kehidupan sejahtera dan layak sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 1945,” pungkasnya.