PKS Dukung Langkah Anies Jual Saham Anker Bir

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi Foto: Moh Fajri/kumparan

Pelepasan saham PT Delta Jakarta Tbk (DLTA) (produsen Anker Bir) oleh Pemprov DKI masih belum menemui titik terang karena belum disetujui mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta.

Meski begitu, Fraksi PKS DPRD DKI menyatakan dukungannya kepada Pemprov DKI terkait pelepasan saham di produsen Anker Bir tersebut.

“PKS setuju rencana pelepasan saham milik Pemprov DKI di PT Delta,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi melalui keterangannya, Rabu, (6/3).

Suhaimi menginginkan apabila saham tersebut sudah dijual, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Sehingga fasilitas seperti di sekolah dan pendidikan bisa dipenuhi dengan baik.

“Misalnya, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, peningkatan kesejahteraan hidup, bahkan bisa untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur publik seperti puskesmas, sekolah, dan sebagainya,” ujar Suhaimi.

Sedangkan, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendalami betul rencana pelepasan saham tersebut. Ia khawatir proses yang dilakukan Anies karena memang sudah ada pembeli yang menunggu. Bestari memastikan segera memproses hal tersebut apabila ada kejelasan alasan dari Anies.

Produk dari PT. Delta Djakarta. Foto: Dok. deltajkt.thinkrooms.com

“Ketika dia (Anies) sudah mendalami, alasan-alasannya tepat, pembelinya siapa, jangan ada kemudian karena ada niat dari orang-orang tertentu untuk membeli, kemudian itu dijadikan alasan yang lainnya untuk melepas. Fungsi kita kan nanti setelah diusulkan, kita dalami,” terang Bestari saat dihubungi.

“Saran saya, gubernur tuh jangan lebay lah, kemudian ada statement menyatakan bahwa DPRD mau mengambil keuntunganlah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bestari mempertanyakan ke Anies kalau pelepasan saham bir hanya karena perkara halal atau haram. Menurutnya kalau perkara itu yang jadi alasan, bisa saja saham Bank DKI juga dijual karena riba.

“Prinsipnya kalau untuk kebaikan enggak ada masalah, asal jelas. Kalau memang saham Delta mau dijual, sekalian Bank DKI juga karena ada praktik riba kan kalau di bank konvensional,” tutur Bestari.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menjelaskan DPRD DKI akan segera membahas pelepasan saham tersebut dari surat yang sudah dikirimkan Anies. Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengungkapkan dalam permasalahan ini secara pribadi ia meminta Anies bisa mengambil keputusan yang sesuai untuk masyarakat.

“Iya, dia harus jadi wasit, dia harus jadi regulator. Pemerintah enggak boleh menjual atau mengedarkan minuman keras. Dia harus mengatur peredaran minuman keras sesuai dengan aturan yang sudah ada,” terang Sani.

Sebelumnya, Anies sudah mengirimkan surat rencana pelepasan saham perusahaan Anker Bir kepada DPRD DKI sejak tahun 2018. Namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mengharapkan Anies mengkaji lagi rencana tersebut.

“Enggak ada (komunikasi), cuma menyurati, enggak saya tindak lanjut. Ada (suratnya), (kapan) saya lupa. Tahun kemarin itu,” ungkap Prasetyo, Senin, (4/3).

Melihat polemik tersebut, Anies menegaskan tetap berniat melepas saham perusahaan bir itu. Anies merasa pelepasan saham juga sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Ya kita coba terus. Kita berniat melaporkan itu. Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil anda ingin tetap memiliki saham bir, biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, (5/3).

Pelepasan saham di PT Delta Djakarta merupakan salah satu janji kampanye Anies. Pemprov DKI memiliki saham di PT Dekta Djakarta Tbk sebesar 26,26 persen di perusahaan itu sejak 1970. Saat ini, Pemprov DKI sedang berproses menjual sahamnya serta mempersiapkan syarat-syaratnya, termasuk di antaranya pengajuan persetujuan oleh DPRD DKI.

Dividen yang didapat dari PT Delta Djakarta diperkirakan rata-rata Rp 38 miliar setiap tahunnya. Namun jika saham dijual, maka akan mendapatkan sebesar sekitar Rp 1 triliun. Sementara jika ingin mendapatkan deviden Rp 1 triliun, Pemprov DKI harus menunggu lebih dari 30 tahun.