PLN Ajukan PMN Rp 5,86 Triliun untuk Listriki 2.097 Desa

20 September 2023 13:11 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Istora Senayan, Kamis (31/8/2023).   Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Istora Senayan, Kamis (31/8/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 senilai Rp 5,86 triliun. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan PMN tahun 2024 seluruhnya akan digunakan untuk program listrik desa.
ADVERTISEMENT
"Ini untuk melistriki 2.097 desa di seluruh Indonesia dengan total pembangunan jaringan tegangan rendah sepanjang 4.363 kilometer sirkuit (kms), lalu jaringan tegangan menengah lebih dari 7.589 kms," kata Darmawan Prasodjo saat RPD dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/9).
Jaringan listrik tersebut akan dinikmati oleh 192.446 pelanggan di 2.097 desa melalui 11 ribu kms jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Rinciannya, untuk daerah Sumatera dialokasikan Rp 0,98 triliun dengan target melistriki 298 desa, untuk Kalimantan dialokasikan Rp 2,31 triliun dengan target melistriki 453 desa.
Selanjutnya untuk daerah Sulawesi dialokasikan Rp 0,89 triliun dengan target melistriki 348 desa, untuk Maluku Papua Nusa Tenggara (MPNT) dialokasikan Rp 1,55 triliun dengan target melistriki 647 desa, hingga untuk daerah Jawa dialokasikan Rp 0,13 triliun dengan target melistriki 351 desa.
Petugas PLN mengganti meteran listrik di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Rabu (15/5/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Darmawan menambahkan, pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk mendistribusikan listrik ke wilayah 3T lebih mahal dibanding wilayah non 3T. Hal ini disebabkan karena akses transportasi yang sulit.
ADVERTISEMENT
Sebagai pembanding, rata-rata investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah non 3T per pelanggan hanya Rp 1-2 juta. Sedangkan untuk wilayah 3T nilainya bisa mencapai Rp 15,4-25,4 juta per pelanggan.
"Ini secara komersil memang tidak layak. Tapi ini adalah keputusan politik di mana tidak ada satu pun saudara kita yang sudah merasakan kemerdekaan lebih dari 70 tahun, tapi bagaimana mereka bisa menikmati kue pembangunan yaitu menikmati terang," tutur Darmawan.