PLN Dapat Utang Rp 16,75 Triliun dari Sindikasi Bank Nasional
PerbesarPT PLN (Persero) mendapatkan pinjaman Rp 16,75 triliun yang terdiri dari skema konvensional sebesar Rp 13,25 triliun dan skema syariah sebesar Rp 3,5 triliun dengan jangka waktu 10 tahun. Utang ini didapatkan dari sindikasi perbankan nasional.
Adapun sindikasi perbankan kali ini terdiri dari Bank BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, SMI, BNI Syariah dan BCA Syariah. Acara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dilakukan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (23/4).
Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menjelaskan, dana dari sindikasi perbankan ini digunakan perusahaan untuk modal membangun gardu induk dan transmisi di berbagai daerah. Pembangunannya sendiri dilakukan untuk menyelesaikan proyek kelistrikan 35 ribu Megawatt (MW).
“Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan tanah air" ujar Sarwono dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4).
Sarwono menyebutkan, kucuran dana ini menunjukkan bahwa PLN masih mendapatkan kepercayaan publik karena mampu menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat di tengah tidak naiknya tarif listrik.
Dalam pelaksanaan perjanjian pendanaan investasi ini, PLN tidak hanya menggunakan skema konvensional melainkan juga skema syariah (pembiayaan musyarakah).
"Ini membuktikan bahwa PLN serta Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank Syariah sangat mendukung perkembangan ekonomi syariah termasuk pendanaan skema syariah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita berharap bahwa kerjasama ini, akan semakin berkembang di kemudian hari," lanjut Sarwono.
Saat ini, PLN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Di saat bersamaan, PLN juga melakukan efisiensi internal.
Hasil dari program-program investasi yang telah dilakukan PLN dari tahun ke tahun kini memberikan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi kelistrikan di Indonesia.
Berdasarkan Laporan Ease of Doing Business (EoDB) World Bank, indikator Getting Electricity atau Kemudahan Mendapatkan Listrik peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada tahun 2019 yang sebelumnya 38 di tahun 2018, dan di peringkat 49 pada tahun 2017.
"Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia," imbuhnya.
Sebelumnya pada 20 Februari 2019 lalu, Menteri ESDM telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 (sepuluh) tahun ke depan.
Dalam RUPTL itu, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik di antaranya total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.
Selain itu PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23 persen pada tahun 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT).
Sementara itu, bauran gas dijaga sebesar minimum 22 persen pada tahun 2025 untuk mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy).
"Karena itu, kami akan selalu membuka kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank maupun non-Bank untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kerja sama yang berjalan dengan baik ini, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin andal," tutupnya.