PLN Luncurkan Aplikasi Perdagangan Karbon, Masyarakat Bisa Awasi Dekarbonisasi

PLN luncurkan aplikasi PLN Climate Click sebagai platform perdagangan karbon antar pembangkit listrik. Foto: Dok. PLN

PT PLN (Persero) meluncurkan platform PLN Climate Click sebagai instrumen pendukung perdagangan karbon antar-pembangkit listrik di Indonesia. Lewat PLN Climate Click, perkembangan dekarbonisasi bisa dimonitor secara berkala.

Platform PLN Climate Click sudah efektif berjalan sejak tanggal 8 September, diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memantau langsung proses dekarbonisasi di PLN.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan perdagangan karbon sudah menjadi tren di kancah global, Indonesia juga menginisiasi ini sebagai upaya mengurangi dan mengontrol emisi karbon yang dapat dimonitor secara langsung.

"Peluncuran aplikasi PLN Climate Click merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah dalam mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030, dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (16/9).

Darmawan menjelaskan platform PLN Climate Click merupakan bentuk pemanfaatan teknologi sebagai alat beradaptasi dengan perubahan iklim dan juga mengurangi dampak negatifnya. Aplikasi ini juga merupakan langkah penguatan tata kelola perubahan iklim PLN.

"Dengan menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan menganalisis data, diharapkan kita dapat mengambil keputusan dan tindakan yang lebih baik, tepat, cepat, dan efektif," jelas Darmawan.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menjelaskan aplikasi ini akan tersaji data berupa inventarisasi emisi GRK scope 1 (emisi langsung), scope 2 dan 3 (emisi tidak langsung), perdagangan emisi dan offset karbon, aksi mitigasi perubahan iklim, dan aksi adaptasi perubahan iklim di lingkungan PLN Grup.

Haryadi menambahkan, PLN berpedoman pada peraturan implementasi Nilai Ekonomi Karbon, dan saat ini PLN memiliki setidaknya lima entitas perusahaan yang berperan dalam implementasi NEK, yakni PT PLN Indonesia Power (IP) dan PT PLN Nusantara Power (NP) yang berperan sebagai pelaku perdagangan karbon.

Kemudian, PT PLN ICON Plus sebagai penyedia dan pengembang platform perdagangan karbon, PT Energy Management Indonesia (EMI) sebagai management office perdagangan karbon, dan PLN Pusertif sebagai Lembaga validasi dan verifikasi.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti menyampaikan perdagangan karbon sejatinya tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga bisa ke luar negeri.

"Untuk itu, perlu disusun skema perdagangan karbon luar negeri yang dapat mengakomodasi pasar wajib dan pasar sukarela dalam upaya mendorong mobilisasi pendanaan internasional untuk mitigasi iklim. Selanjutnya PLN diharapkan bisa menjadi penyuplai utama offset karbon dari pembangkit EBT," ujar Nani.

Adapun perdagangan karbon antar pembangkit listrik sudah dimulai sejak awal tahun 2023. Melalui Peraturan Menteri ESDM No 16 Tahun 2022, pemerintah menetapkan 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk berpartisipasi dalam emission trading system (ETS), dengan total kapasitas 33.565 MW atau 86 persen dari total PLTU di Indonesia.