PLTS Apung Terbesar Dunia Mau Dibangun di Batam, Ekspor Listrik ke Singapura

Para pekerja yang merakit panel surya di pantai waduk Tengeh sebagai bagian dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Singapura. Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan rapat koordinasi yang membahas pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung 2,2 GWp di Waduk Duriangkang Batam, Kepulauan Riau bersama Kementerian/Lembaga terkait pada Selasa, (27/9).

Pada 19 Juni 2021 lalu, pemerintah melalui BP Batam telah menandatangani MoU dengan SUNSEAP Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik Solar PV Terapung sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pemakaian energi terbarukan. PLTS terapung itu bakal menjadi yang terbesar di dunia. Ditargetkan bisa selesai pada 2024.

Rencananya, listrik sebanyak 300 MW dari PLTS terapung tersebut akan diekspor ke Singapura melalui transmisi bawah laut 400kV. Untuk merampungkannya, kata Basilio, perlu sinergi serta dukungan baik regulasi maupun penguatan kerja sama pengelolaan aset daerah.

“SUNSEAP sebagai Joint venture harus mampu penuhi tanggung jawabnya, mulai dari berbagai persyaratan sebagai importir/eksportir listrik, lisensi/perizinan, partisipasi dalam pasar grosir listrik internasional, hingga menyusun mekanisme komersial yang menguntungkan kedua pihak,” kata Basilio dalam keterangan resmi, Selasa (28/9).

Para pekerja yang memasang panel surya untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung di waduk Tengeh di Singapura. Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP

Basilio meyakini, Indonesia kini siap bersaing dalam pasar ekspor listrik terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Ia pun mengharapkan ke depan pasokan listrik lain dapat dibangun di seluruh wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Ini membuka peluang untuk menyelenggarakan studi-studi kelistrikan dan Kerjasama dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP).

Basilio menegaskan pentingnya seluruh kementerian dan lembaga in-line dengan proses investasi murni yang tidak menggunakan APBN. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergitas K/L terkait untuk mewujudkan Indonesia menjadi lead-by example untuk pemanfaatan energi terbarukan yang maksimal dan merealisasikan kedaulatan energi.

Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan PLN serta Pemerintah Daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis yang sesuai dan dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan/EBT dan energi bersih.

Para pekerja yang merakit panel surya di pantai waduk Tengeh sebagai bagian dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Singapura. Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP

Isu-isu seperti land clearance dan luasan permukaan waduk harus diterapkan berdasar pada perundangan saat ini. Hal ini perlu segera diselesaikan oleh kementerian teknis seperti PUPR dan BP Batam untuk solusi penyediaan lokasi terkait.

“Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional ESDM, kami mencermati regulasi kedua negara terkait pemenuhan listrik dalam negeri sebelum diekspor,” jelas Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM.

Senada dengan hal tersebut, PLN menegaskan bahwa Indonesia perlu lebih memaksimalkan kebutuhan akan permintaan listrik yang ada. “Pasar (listrik) ekspor begitu besar sehingga kita harus terlibat di dalamnya. Kita perlu siapkan aspek teknis dan mekanisme bisnisnya,” tegas Wiluyo Kusdwiharto selaku Direktur Mega Proyek PT PLN (Persero).