PMN Rp 1 T untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung Kapan Cair? Ini Kata Stafsus Erick

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan stasiun kereta cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/9/2022). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto

Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 4,1 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak kunjung mendapatkan kepastian. Adapun modal tersebut diajukan untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengungkapkan persetujuan dan kepastian nominal PMN untuk proyek KCJB masih menunggu hasil audit kedua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun sesuai audit BPKP pertama, proyek kerja sama BUMN dengan konsorsium China tersebut terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kompleks Parlemen, Rabu (21/9/2022). Foto: Ave Airiza/kumparan

"Ada keputusan yang memang belum, jadi menunggu hasil BPKP, dan itu kan, dulu ada keputusan bahwa mereka itu dikasih PMN kalau sudah ada audit dari BPKP," kata dia kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Kamis (29/9).

Arya melanjutkan, komite KCJB akan memutuskan berapa PMN yang dibutuhkan untuk proyek tersebut usai audit kedua yang dilakukan BPKP.

"Kalau belum keluar kan kita belum boleh (dapat PMN), tapi mengusulkan kan boleh. Soal nanti dikurangi atau seperti apa kan terserah," pungkasnya.

Usulan PMN KCJB Tambah Rp 1 Triliun

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyetujui nominal PMN untuk PT KAI di 2023, yang dia usulkan sebesar Rp 4,1 triliun. Kata dia, PMN masih menunggu keputusan komite KCJB sesuai Perpres No 93 Tahun 2021.

"Lalu KAI ini belum mendapat keputusan juga untuk perbaikan kereta api," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/9).

Meski belum disetujui, dia mengajukan tambahan PMN untuk KAI sebesar Rp 1 triliun. Dalam pemaparannya, tambahan tersebut untuk pemenuhan modal porsi Indonesia untuk pembiayaan KCJB dan penguatan keuangan KAI.

"KAI ada (tambahan) Rp 1 triliun," kata Erick.

Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Foto: Dok. Istimewa

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pembangunan KCJB harus diteruskan. Ia tak ingin, proyek tersebut menjadi mangkrak dan tidak memberikan hasil yang positif kepada perekonomian Indonesia.

"Kalau sudah jadi proyeknya, kita jadikan saja. Karena nggak mungkin jadi mangkrak, tidak menghasilkan hasil positif ke ekonomi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD RI, Kamis (25/8).

Sri Mulyani menceritakan, dirinya baru saja mendapatkan audit dari BPKP tentang terjadinya cost overrun dalam proyek kereta cepat ini.

"Untuk keseluruhan proyek sesudah dilakukan audit BPKP terjadi cost over run yang kemudian berimplikasi bahwa kalau Indonesia punya porsi 60 persen sementara RRT 40 persen. Kenaikan cost over juga harus ditanggung 60 40. Tidak semuanya tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman. Nah ini yang kita rundingkan," ujarnya.