PNM Proyeksi Rasio Pembiayaan Bermasalah Kurang dari 1 Persen di 2024

Loket PNM di Kantor Unit BRI Cipayung. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross sebesar 0,7 persen hingga akhri Februari 2024.

Meskipun demikian, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menuturkan tidak membidik target yang muluk-muluk untuk rasio pembiayaan macet tahun ini.

Menurutnya NPF PNM akan dijaga untuk tidak melebihi level 1 persen tahun ini. “Kalau sampai Februari, Mekaar di 0,7 persen gross. (Target NPF tahun ini) kan masih ada sisa juga yang restrukturisasi eks COVID kemarin. Kami tidak terlalu muluk-muluk, tapi kami upayakan tetap di bawah 1 persen,” kata Arief usai acara Live on Ramadan PNM di kawasan Sudirman, Jakarta pada Kamis (21/3).

Meskipun sebelum pandemi melanda, NPF PNM berada di level 0,2 persen. “Cuma tidak bisa seperti awal sebelum Covid di bawah 0,2 persen,” jelas Arief.

Arief memandang hal ini akan menjadi tantangan PNM untuk terus memperhatikan prinsip Governance Risk and Compliance (GRC) atau prinsip tata kelola, risiko dan kepatuhan.

“Ini sejalan dengan usia produk dan menjadi tantangan kami untuk terus memageri dengan tata kelola pembiayaan yang mengadopsi GRC,” imbuh Arief.

Arief juga menyebut telah melakukan hapus buku dari rasio pembiayaan yang bermasalah sepanjang Januari-Februari 2024. Meskipun Arief tidak membeberkan nominal pasti hal ini.

“Kami lakukan (hapus buku) dari NPL yang 0,7 (persen) itu ada beberapa yang kami hapus,” tutup Arief.

Sebelumnya, Arief menuturkan total penyaluran pembiayaan PNM sepanjang Januari-Februari 2024 telah sentuh angka Rp 12,5 triliun.

Sedangkan, secara tahunan, PNM yang kini memiliki 15,2 juta nasabah menargetkan pembiayaan PNM Mekaar sebesar Rp 75 triliun untuk tersalurkan sepanjang tahun ini.

Hal ini telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PNM tahun 2024. Sehingga Arief menyebut pihaknya optimistis target ini akan tercapai.

"Target Rp 75 triliun, ini dalam RKAP, tapi Insya Allah tercapai," tambah Arief.