Polemik Kartu Pra Kerja Jokowi hingga Dilaporkan ke Bawaslu
PerbesarPresiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menerbitkan Kartu Pra Kerja bagi para pencari kerja. Nantinya, kartu itu akan diberikan kepada pengangguran yang telah mengikuti pelatihan keterampilan dari pemerintah.
Melalui Kartu Pra Kerja itu, Jokowi menargetkan pada 2020 akan ada 2 juta orang yang dipekerjakan. Fungsi kartu itu juga untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sebelum mendapatkan pekerjaan, pemegang Kartu Pra Kerja akan mendapat gaji dari pemerintah selama beberapa waktu tertentu.
"Tahun 2020 kita targetkan 2 juta orang peserta pelatihan akan kita pekerjakan. Dengan kartu ini (para pekerja) mampu bersaing dalam negeri dan juga luar negeri," ujar Jokowi dalam acara 'Konvensi Rakyat: Optimis Indonesia Maju' yang digelar di Sentul International Conventiona Center (SICC), Bogor, Minggu (24/2).
Banyak Lulusan SMK Menganggur
Kartu Pra Kerja dicanangkan karena melihat banyaknya lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) 2018, tingkat pengangguran lulusan SMK paling tinggi dibanding dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.
Dari total 7 juta jiwa pengangguran di Agustus 2018, sebanyak 11,24 persennya merupakan lulusan SMK, lebih tinggi dari Februari 2018 sebesar 8,92 persen.
Namun tingkat pengangguran tersebut sebenarnya sudah menurun jika dibandingkan posisi Agustus 2017 yang sebesar 11,41 persen dari total jumlah pengangguran 7,04 juta jiwa.
Contoh Negara Lain
Ide Jokowi untuk memberikan uang atau materi lain berupa gaji atau honor bagi pengangguran rupanya sudah dilakukan sejumlah negara, seperti Finlandia dan Arab Saudi.
Finlandia menjadi negara pertama Eropa yang membayar pengangguran secara cuma-cuma. Pengangguran di Finlandia bisa mendapat uang bulanan sekitar 697 euro atau sekitar Rp 11,1 juta belum termasuk pajak yang harus dibayarkan. Jumlah tersebut bisa berbeda jika ia sudah memiliki anak.
Program ini mulai diuji coba sejak Januari 2017, dengan masa uji coba selama dua tahun. Intansi pemerintah Finlandia KELA bertanggung jawab untuk memilih pengangguran yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Jika memenuhi kriteria, mereka dapat dibayar 32,40 euro per hari. Namun, jika tak memenuhi kriteria, maka tunjangan dapat dikurangi 4,65 persen untuk pembayaran berikutnya setelah 65 hari pengajuan.
Sementara itu, Pemerintah Arab Saudi telah memulai program pemberian tunjangan kepada pengangguran sejak tahun 2012. Bagi pengangguran berusia 18-35 tahun, mereka bisa mendapat tunjangan sebesar 2000 riyal atau Rp 7,5 juta per bulan.
Dinilai Tidak Efisien
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, Kartu Pra Kerja tak efisien dan efektif. Anggaran yang dibutuhkan pun sangat besar karena bentuk bantuannya yang cenderung bersifat tunai.
"Anggaran direct transfer sejenis seperti BLT, rastra itu namanya emergency. Artinya, orang kalau enggak diberi takutnya menurunkan daya beli atau tidak bisa memenuhi kebutuhan atau orang-orang yang disabilitas, jompo itu yang disuruh kerja enggak bisa kan, itu direct transfer. Nah ini?" katanya kepada kumparan.
Enny melanjutkan, alih-alih memberikan bantuan langsung dalam wujud Kartu Pra Kerja, lebih baik pemerintah menciptakan stimulus yang mendorong pertumbuhan industri. Dengan begitu, banyak tercipta lapangan kerja.
"Dorong mereka di insentif sektor-sektor yang mampu menampung tenaga kerja, UMKM, padat karya dan investasi," imbuh dia.
Di sisi lain, kata Enny, pemerintah juga bisa fokus memberikan anggaran untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
"Meningkatkan kualitas SMK, kalau benar-benar sesuai, idealnya mempunyai sarana prasarana cukup, praktikum cukup, untuk laboratorium ya peralatan lasnya, memakai IT komputer mumpuni. Sehingga lulusan SMK memiliki keahlian. Anggaran bisa efektif," terang dia.
Dilaporkan ke Bawaslu
Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan calon presiden nomor urut 01 tersebut karena diduga telah melakukan pelanggaran saat berkampanye. Jokowi dinilai melakukan politik uang lewat Kartu Pra Kerja.
TAIB menilai kampanye capres nomor urut 01, yang akan memberikan uang atau materi lainnya berupa gaji atau honor kepada peserta kampanye merupakan pelanggaran kampanye dalam bentuk politik uang.
Selain itu, janji Jokowi tersebut dinilai berpontensi menimbulkan hoax karena negara tidak memiliki anggaran khusus untuk menggaji pengangguran.
“Di hadapan ratusan milenial yang hadir, dia menjelaskan tentang Kartu Pra Kerja. Terhadap Kartu Pra Kerja tersebut, Jokowi menjelaskan yang pada pokoknya untuk bisa masuk ke industri, untuk bisa masuk mendapatkan pekerjaan, inilah nanti kartunya disiapkan. Bagi yang memiliki Kartu Pra Kerja namun belum mendapatkan pekerjaan, tidak perlu khawatir. Mereka akan mendapatkan gaji,” kata Koordinator Tim Pengacara Djamaluddin Koedoeboen di Bawaslu RI.